Genjot PAD, Bapenda Kota Bekasi Bongkar Reklame Tak Berizin

BEKASI, RN - Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisas...

BEKASI, RN - Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi sektor pajak reklame.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) bersama Satpol PP serta tim teknis terkait melakukan penertiban reklame yang tidak memiliki izin maupun reklame yang sudah tidak layak di sejumlah wilayah Kota Bekasi.

Kabid Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso mengatakan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut instruksi langsung Wali Kota Bekasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.

"Ini atas dasar instruksi langsung dari Pak Wali Kota kepada OPD teknis terkait. Ada kecamatan, 12 kecamatan, Dinas BMSDA, Satpol PP, Bapenda, dan teman-teman di UPTD pendapatan di wilayah," kata Agustinus.

Menurutnya, penertiban dilakukan sebagai langkah untuk menata Kota Bekasi agar keberadaan tiang reklame maupun papan reklame yang tidak layak dan tidak berizin dapat ditertibkan.

"Ini adalah langkah tindak lanjut dari instruksi Pak Wali supaya kota ini bisa benar-benar tertata rapi, sedikit maupun sebanyak apa pun tiang pelang atau reklame yang sudah tidak layak ataupun yang tidak berizin," ujarnya.

Agustinus menyebut, penertiban pada Jumat (25/9/2026) dilakukan di tiga kecamatan, yakni Rawalumbu, Bekasi Selatan, dan Bekasi Barat. Kegiatan tersebut, kata dia, akan terus dilanjutkan ke wilayah kecamatan lainnya.

"Prinsipnya ini sebagai upaya juga untuk optimalisasi percepatan PAD dari sektor pajak reklame," tuturnya.

Ia menambahkan, penataan reklame juga menjadi perhatian karena masih banyak pemasangan reklame dengan tata letak yang dinilai kurang tertata dan mengganggu keindahan kota.

"Ini tentunya menjadi perhatian serius kami di OPD teknis untuk merapikan ataupun menata ulang," jelasnya.

Agustinus mengimbau para wajib pajak, calon wajib pajak, pengusaha maupun pihak lain yang memasang reklame agar terlebih dahulu mengurus perizinan sebelum melakukan pemasangan.

Ia mengatakan, proses perizinan reklame saat ini sudah dilakukan secara digital melalui layanan daring.

"Kami berharap mereka nanti akan memproses perizinan di DPMPTSP. Tentunya ini tidak luput juga dari percepatan dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor pajak reklame," ujarnya.

Selain meningkatkan PAD, penertiban tersebut diharapkan dapat membuat tata ruang Kota Bekasi lebih tertib dan mendorong kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha untuk mematuhi aturan perizinan reklame.

"Kami berharap dengan kegiatan ini, pertama Kota Bekasi akan tertata indah dan enak dipandang mata. Kedua, tentunya pengurusan perizinan masyarakat dan para pengusaha sadar untuk mengurus perizinan reklamenya yang sekarang sudah digital, semua online. Ketiga, kita berharap akan ada peningkatan dari sektor PAD pajak reklame," imbuhnya .

Sementara itu, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Rawalumbu Eldy Yusuf Ardiwinata mengatakan, penertiban di wilayahnya dilakukan sepanjang Jalan Pramuka, mulai dari lampu merah Kawasaki hingga perempatan Narogong.

"Hari ini kami tertibkan di sepanjang Jalan Pramuka, mulai lampu merah Kawasaki sampai perempatan Narogong. Akan kami bongkar reklamenya," kata Eldy.

Ia menyebut, hingga saat ini sebanyak 15 reklame telah dibongkar dalam kegiatan tersebut dan jumlahnya masih berpotensi bertambah.

"Untuk total saat ini sudah 15 yang kita bongkar, nanti mungkin bertambah," ujarnya.

Eldy menambahkan, dalam pelaksanaan penertiban sempat terdapat pemilik reklame yang menyampaikan keberatan. Namun, petugas tetap memberikan penjelasan terkait kewajiban perizinan.

"Tadi ada yang sempat tidak terima dan segala macam. Tapi kami sampaikan bahwa secara aturan mereka harus mempunyai izin terlebih dahulu baru boleh pasang," tandasnya. (@nt)