Guru SDN Cisereuheun 3 Berstatus PPPK PW Diduga Jadi Direktur BUMDes, Boleh Rangkap Jabatan?

Pandeglang | Radar Nusantara Seorang guru SDN Cisereuheun 3, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, yang disebut telah berstatus Pegawai ...

Pandeglang | Radar Nusantara

Seorang guru SDN Cisereuheun 3, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, yang disebut telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) dan bersertifikat pendidik, diduga masih menjabat sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisereuheun.

Informasi tersebut disampaikan SN, warga Desa Cisereuheun, kepada Radar Nusantara. Ia mempertanyakan apakah seorang guru berstatus ASN PPPK Paruh Waktu diperbolehkan merangkap sebagai pelaksana operasional atau Direktur BUMDes.

“Yang kami pertanyakan sederhana, kalau memang benar beliau sekarang sudah berstatus PPPK paruh waktu sebagai guru dan juga bersertifikasi pendidik, apakah masih diperbolehkan menjadi Direktur BUMDes? Kami ingin aturan mengenai hal itu diperjelas,” kata SN, Sabtu (12/9/2026).

Menurut SN, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan dari instansi berwenang agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak menarik kesimpulan sendiri.

Terlebih, kata dia, jabatan Direktur BUMDes berkaitan dengan pengelolaan kegiatan usaha, aset, dan keuangan badan usaha milik desa yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri.

Informasi yang diperoleh Radar Nusantara menyebut guru yang dimaksud adalah Agus Kurnia, yang juga disebut menjabat sebagai Direktur BUMDes Cisereuheun. Namun, informasi mengenai status PPPK Paruh Waktu, kepemilikan sertifikat pendidik, serta kedudukannya dalam kepengurusan BUMDes masih memerlukan konfirmasi dari Agus maupun instansi berwenang.

Radar Nusantara telah menghubungi Agus melalui WhatsApp, Minggu (13/9/2026), untuk meminta penjelasan terkait status dan pengelolaan BUMDes tersebut.

Konfirmasi juga mencakup informasi mengenai dana BUMDes Cisereuheun tahun 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp290 juta, termasuk peruntukan dana, pihak yang mengelola, kegiatan usaha yang dijalankan, serta bentuk pertanggungjawabannya.

Hingga berita ini ditulis, Agus belum memberikan keterangan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan Radar Nusantara.

Terpisah, Mumuh alias Ahong, warga Kampung Sukamaju, Desa Cisereuheun, meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui instansi terkait memberikan penjelasan mengenai aturan rangkap jabatan tersebut.

“Kalau memang benar ada guru PPPK yang sekaligus menjadi Direktur BUMDes, sebaiknya dinas terkait, BKPSDM maupun Inspektorat memberikan penjelasan. Apakah diperbolehkan atau tidak menurut aturan. Jangan sampai masyarakat hanya menduga-duga,” ujar Ahong.

Ahong juga meminta Inspektorat Kabupaten Pandeglang menelusuri tata kelola BUMDes Cisereuheun, termasuk informasi mengenai pengelolaan dana tahun 2024 sebesar Rp 60 juta serta tahun 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp290 juta.

“Kalau memang ada anggaran ratusan juta yang dikelola BUMDes, kami berharap Inspektorat turun melakukan audit. Bukan untuk menuduh siapa pun, tetapi supaya jelas pengelolanya siapa, kegiatannya apa, asetnya berapa dan bagaimana pertanggungjawabannya,” katanya.

Menurut Ahong, pemeriksaan justru dapat memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pihak yang mengelola BUMDes. Apabila seluruh proses pengangkatan pengurus dan penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, kata dia, instansi berwenang dapat memberikan rekomendasi maupun tindak lanjut sesuai ketentuan.

Sementara itu, persoalan apakah seorang PPPK Paruh Waktu dapat sekaligus menjabat sebagai Direktur BUMDes masih membutuhkan penjelasan resmi dari instansi yang berwenang. Status ASN saja tidak cukup dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran tanpa terlebih dahulu melihat ketentuan kepegawaian, mekanisme pengangkatan pelaksana operasional BUMDes, serta aturan lain yang berlaku.

Karena itu, Radar Nusantara masih berupaya meminta keterangan dari BKPSDM, Disdikpora, Inspektorat Kabupaten Pandeglang, dan Pemerintah Desa Cisereuheun untuk memastikan aturan yang berlaku sekaligus memperoleh penjelasan mengenai status pihak yang disebut dalam informasi tersebut.

Radar Nusantara tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Agus Kurnia serta pihak-pihak terkait untuk melengkapi dan memperbarui pemberitaan ini.

(Wan)