Insentif LKD Cimoyan 6 Bulan Belum Diterima, Ketua BPD: Harusnya Sudah Disalurkan

Pandeglang | Radar Nusantara Persoalan insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Ba...

Pandeglang | Radar Nusantara

Persoalan insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang dikeluhkan belum diterima selama enam bulan, mendapat perhatian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimoyan hingga Pemerintah Kecamatan Patia.

Ketua BPD Cimoyan, Nurohman, mengatakan insentif tersebut semestinya sudah disalurkan Pemerintah Desa Cimoyan kepada LKD.

“Kaitan insentif, harusnya mah sudah disalurkan oleh kepala desa ke LKD. Nanti siang saya ke rumah Jaro untuk mempertanyakan ini,” kata Nurohman saat dikonfirmasi Radar Nusantara melalui pesan WhatsApp, Sabtu (5/9/2026). 

Nurohman belum menjelaskan lebih jauh mengenai penyebab insentif tersebut belum diterima. Namun, ia menyatakan akan mempertanyakan persoalan itu secara langsung kepada kepala desa.

Pernyataan Ketua BPD tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah sebelumnya sejumlah unsur LKD mengaku belum menerima insentif periode Maret hingga Agustus 2026.

BPPKB Patia Minta Ada Kejelasan

Persoalan tersebut turut mendapat sorotan Ade Kobok, pengurus BPPKB Kecamatan Patia.

Ade menilai Pemerintah Desa Cimoyan perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada para penerima agar persoalan insentif tidak terus menimbulkan pertanyaan.

Menurut dia, apabila insentif tersebut memang telah dianggarkan, pemerintah desa perlu menjelaskan status anggaran sekaligus alasan hak para penerima belum disalurkan.

“Kalau memang sudah dianggarkan, jangan biarkan hak RT, RW, Linmas dan kader Posyandu menggantung berbulan-bulan tanpa kepastian. Mereka sudah bekerja membantu pelayanan kepada masyarakat,” kata Ade.

Ade menilai persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya nominal insentif, melainkan menyangkut kepastian hak para LKD setelah menjalankan tugas di lingkungan masyarakat.

“Jangan hanya kewajibannya yang dituntut, sementara ketika menyangkut hak mereka justru tidak ada kepastian. Kalau anggarannya ada, sampaikan kapan dibayar. Kalau ada kendala, jelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah kecamatan melakukan pengecekan untuk mendapatkan kejelasan mengenai persoalan tersebut.

Kecamatan Patia Akan Lakukan Monev

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kecamatan Patia, Bagus Mulyana, mengatakan pihaknya berupaya menghubungi pihak terkait, tetapi komunikasi belum berhasil tersambung.

Meski demikian, Bagus mengatakan akan kembali melakukan komunikasi kembali sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan Dana Desa.

“Saat ini saya hubungi tak kunjung tersambung. Namun, walaupun demikian, saya akan melakukan komunikasi sekaligus akan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa,” kata Bagus.

Pernyataan Bagus tersebut belum dapat diartikan bahwa insentif LKD yang dipersoalkan bersumber dari Dana Desa. Sumber anggaran, status pencairan, serta realisasi pembayaran insentif masih memerlukan penjelasan dan dokumen resmi dari Pemerintah Desa Cimoyan.

Enam Bulan Belum Diterima

Sebelumnya, Radar Nusantara memberitakan keluhan sejumlah unsur LKD Desa Cimoyan terkait insentif periode Maret hingga Agustus 2026 yang disebut belum diterima.

Erni (35), kader Posyandu Desa Cimoyan, mengaku telah menerima insentif untuk Januari dan Februari 2026. Namun, menurut keterangannya, insentif periode Maret hingga Agustus belum diterima.

Keterangan serupa disampaikan EN, kader Posyandu asal Kampung Sukamulya. Ia menyebut sekitar 20 kader Posyandu masih menunggu pembayaran insentif.

Dalam persoalan tersebut juga muncul informasi mengenai perubahan nominal insentif yang sebelumnya disebut sekitar Rp120.000 menjadi Rp100.000 per bulan.

Informasi mengenai perubahan nominal tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan klarifikasi Pemerintah Desa Cimoyan serta pengecekan terhadap dokumen penganggaran yang berlaku.

Dengan adanya pernyataan Ketua BPD bahwa insentif seharusnya sudah disalurkan serta rencana Pemerintah Kecamatan Patia melakukan monitoring dan evaluasi, kejelasan dari Pemerintah Desa Cimoyan kini dinanti.

Klarifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan sumber dan besaran anggaran, status pencairan, realisasi penyaluran, penyebab insentif periode Maret-Agustus 2026 belum diterima, serta kapan hak para LKD akan dibayarkan.

Hingga berita ini diterbitkan, Radar Nusantara masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Oni Badroni Kepala Desa Cimoyan terkait persoalan tersebut. Ruang hak jawab dan koreksi tetap terbuka bagi Pemerintah Desa Cimoyan maupun pihak terkait agar informasi dapat disajikan secara utuh dan berimbang.

(Wan)