Program Ayam Petelur BUMDes Cikiruh Dipertanyakan, Warga: Tinggal 7 Ekor, Sisanya ke Mana?

Pandeglang | Radar Nusantara  Keberlanjutan program ketahanan pangan melalui usaha peternakan ayam petelur yang dikelola BUMDes Sri Tunas Ha...

Pandeglang | Radar Nusantara 

Keberlanjutan program ketahanan pangan melalui usaha peternakan ayam petelur yang dikelola BUMDes Sri Tunas Harapan, Desa Cikiruh, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, dipertanyakan warga.

Pasalnya, ternak ayam yang menjadi bagian dari program tersebut disebut kini hanya tersisa sekitar tujuh ekor. Warga meminta pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa Cikiruh menjelaskan keberadaan ternak lainnya serta perkembangan usaha tersebut.

Salah seorang warga Kecamatan Cibitung yang meminta identitasnya disamarkan, sebut saja Yaya, mengatakan masyarakat perlu mengetahui secara jelas keberlanjutan program tersebut karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan aset BUMDes.

Menurut Yaya, di lokasi peternakan terdapat dua kandang ayam petelur dengan ukuran cukup besar. Namun, berdasarkan kondisi yang ia lihat, satu kandang disebut dalam keadaan kosong, sedangkan kandang lainnya hanya berisi sekitar tujuh ekor ayam petelur berwarna merah.

“Di lokasi ada dua kandang, ukurannya lumayan besar. Yang satu kosong, sementara kandang satunya lagi yang saya lihat hanya ada sekitar tujuh ekor ayam petelur warna merah,” kata Yaya kepada Radar Nusantara, Jumat (26/9/2026).

Kondisi tersebut membuat Yaya mempertanyakan keberlanjutan program sekaligus keberadaan ternak yang sebelumnya dikelola BUMDes.

“Program ketahanan pangan Desa Cikiruh untuk ternak ayam petelur ini sekarang bagaimana kelanjutannya? Kalau sekarang yang terlihat hanya sekitar tujuh ekor, sementara satu kandang kosong, sisanya ke mana? Ini yang menurut kami perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, apabila ternak sebelumnya telah dipanen, dijual, mati, atau dialihkan, pengelola BUMDes seharusnya dapat menjelaskan jumlah serta hasil pengelolaannya.

Ia juga mempertanyakan apakah usaha ayam petelur tersebut masih berjalan dan memberikan hasil sebagaimana tujuan awal program ketahanan pangan desa.

Nama Mamak Tercantum dalam SK, tetapi Mengaku Tak Pernah Jadi Ketua

Dalam penelusuran Radar Nusantara, muncul persoalan lain terkait kepengurusan BUMDes Sri Tunas Harapan.

Berdasarkan dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cikiruh yang diperoleh wartawan, nama Mamak Darmawan tercantum dalam susunan pengurus BUMDes.

Radar Nusantara kemudian menghubungi Mamak untuk meminta konfirmasi mengenai penyertaan modal BUMDes serta realisasinya. Namun, Mamak mengatakan dirinya bukan Ketua BUMDes.

“Waduh salah orang kali Pak, saya bukan ketua BUMDes,” kata Mamak melalui pesan WhatsApp.

Saat kembali ditanyakan apakah dirinya pernah menjadi Ketua BUMDes Desa Cikiruh, Mamak menegaskan tidak pernah menjabat posisi tersebut.

"Belum pernah sama sekali Pak. Dulu memang pernah diajak, tapi saya enggak sanggup dan menolak. Sejak saat itu ya sudah enggak ada apa-apa lagi Pak,” ujarnya.

Ketika ditanya kapan dan oleh siapa tawaran tersebut disampaikan, Mamak mengatakan tidak lagi mengingat waktunya karena sudah berlangsung lama.

Perbedaan antara dokumen yang diperoleh wartawan dengan keterangan Mamak tersebut masih membutuhkan penjelasan dari Pemerintah Desa Cikiruh, termasuk mengenai apakah susunan kepengurusan dalam SK itu pernah berlaku atau kemudian mengalami perubahan.

Direktur BUMDes Belum Beri Klarifikasi

Radar Nusantara juga telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Opik, yang disebut sebagai Direktur BUMDes Sri Tunas Harapan.

Sejumlah hal ditanyakan, antara lain besaran penyertaan modal BUMDes Tahun Anggaran 2025, sumber anggaran, jenis usaha yang dijalankan, besaran anggaran untuk peternakan ayam, jumlah awal ternak, hingga kondisi usaha saat ini.

Konfirmasi juga mencakup keberadaan aset, hasil penjualan atau panen apabila pernah dilakukan, pendapatan dan keuntungan usaha, serta laporan penggunaan dana dan laporan keuangan BUMDes.

Namun, hingga berita ini ditulis, Opik belum memberikan klarifikasi.

Kades Cikiruh Juga Dimintai Penjelasan

Permintaan konfirmasi turut disampaikan kepada Kepala Desa Cikiruh Endan Sutandi, S.E.

Radar Nusantara meminta penjelasan mengenai informasi penyertaan modal BUMDes Tahun Anggaran 2025 yang disebut sekitar Rp300 juta. Nilai tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi karena wartawan belum memperoleh dokumen realisasi lengkap yang dapat memastikannya.

Kepala desa juga dimintai keterangan mengenai jumlah awal ayam petelur, penggunaan anggaran untuk kandang dan kebutuhan operasional, kondisi ternak saat ini, hasil usaha, inventaris aset, hingga laporan pertanggungjawaban BUMDes.

Selain itu, pemerintah desa diminta menjelaskan kepengurusan BUMDes yang sebenarnya pada saat penyertaan modal Tahun Anggaran 2025 direalisasikan.

Namun, hingga berita ini disusun, Kepala Desa Cikiruh masih sulit dihubungi dan belum memberikan tanggapan.

Radar Nusantara juga belum memperoleh data lengkap yang dapat memastikan jumlah ayam pada awal program maupun berapa ekor yang kemudian mati, dijual, dipanen, atau dialihkan. Karena itu, keterangan Yaya mengenai dua kandang—satu disebut kosong dan satu lainnya hanya berisi sekitar tujuh ekor ayam—masih memerlukan klarifikasi dari pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa Cikiruh.

Keterangan dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan penggunaan modal, perkembangan usaha, hasil yang diperoleh, serta keberadaan aset program ketahanan pangan BUMDes Sri Tunas Harapan.

Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Cikiruh serta pengelola BUMDes Sri Tunas Harapan untuk melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.

(Wan).