Miris!!! Alokasi Dana Revitalisasi Sekolah di Takalar Dinilai Salah Sasaran,Minta Bupati Takalar Evaluasi Kinerja Kabid DikDas

TAKALAR, RN Di tengah gencarnya penyaluran bantuan revitalisasi sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat TK,...

TAKALAR, RN

Di tengah gencarnya penyaluran bantuan revitalisasi sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Takalar, sebuah persoalan kontras dan mencurigakan mencuat ke permukaan. Sejumlah program revitalisasi fisik yang saat ini tengah berjalan dinilai kurang tepat sasaran dan berpotensi memboroskan anggaran negara akibat lemahnya proses verifikasi dari dinas terkait.

Kondisi tersebut terlihat dari temuan di lapangan di mana terdapat sekolah yang baru saja menerima dana revitalisasi pada tahun 2024 lalu, namun kembali mendapatkan alokasi serupa pada tahun 2026 ini untuk jenis bangunan yang sama. Alokasi ganda dalam kurun waktu yang relatif singkat ini memunculkan kesan mubazir dan mengindikasikan perencanaan serta pengawasan program yang sangat lemah dari instansi berwenang.

Ironisnya, di saat sekolah tertentu mendapatkan gelontoran dana secara beruntun, masih banyak sekolah lain yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan luput dari perhatian pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah UPT SDN 17 Pasuleyang, yang fasilitas belajarnya kini berada di ambang bahaya dan sangat membutuhkan uluran tangan segera demi keselamatan para siswa serta guru.

Kondisi fisik UPT SDN 17 Pasuleyang saat ini sangat memprihatinkan, terlihat dari bagian kusen jendela yang sudah keropos parah hingga hampir tidak lagi memiliki daun jendela karena engselnya sudah tidak dapat bergantung. Tidak hanya itu, bagian rangka atap sekolah tersebut juga sudah dimakan usia dan keropos, sementara plafon ruangan kelas tampak rapuh dan tinggal menunggu waktu untuk runtuh sewaktu-waktu.

Menghadapi kenyataan ini, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dinilai seakan tutup mata dan bersikap pasif terhadap persoalan riil di lapangan. Para guru dan masyarakat menyayangkan sikap pejabat berwenang yang terkesan hanya duduk di belakang meja tanpa pernah turun langsung meninjau kondisi sekolah-sekolah yang benar-benar darurat.

Menyikapi karut-marut penyaluran bantuan ini, masyarakat mendesak Bupati Takalar untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas). Pejabat terkait dinilai tidak becus bekerja dan gagal menetapkan skala prioritas karena hanya mengandalkan laporan di atas meja tanpa melakukan peninjauan langsung ke lapangan.(Abd Kadir)