Ratusan Honorer Pandeglang Siap Mogok Kerja

Pandeglang,RN   Ratusan honorer dari berbagai instansi pemerintah dan guru yang ada di Kabupaten Pandeglang, melakukan aksi unjuk rasa d...

Pandeglang,RN
  Ratusan honorer dari berbagai instansi pemerintah dan guru yang ada di Kabupaten Pandeglang, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Pandeglang, rabu (26/9/2018).

Aksinya para honorer tersebut menuntut agar dibuatkannya Peraturan Bupati tentang status honorer, karena sejauh ini para honorer tersebut kurang diperhatikan kesejahteraannya

Kordinator lapangan Rohendi mengatakan, dirinya melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta diperhatikan kesejahteraan honorer, karena hingga saat ini belum mendapatkan perhatian, selain itu masa aksi akan menuntut mogok kerja apabila tidak diindahkan.

"Hari ini kita ingin menyampaikan kepada pihak pemerintah untuk meminta kesejahteraan honorer diperhatikan, apabila tuntutan kali ini tidak diindahkan, kami akan melakukan mogok kerja masal dari berbagai kalangan," kata korlap Rohendi kepada awak media  usai melakukan aksi unjuk rasa di halamaan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, rabu (26/9/2018).

Menurutnya, Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negri sipil tahun 2018 dinilai mendiskriminasi honorer, karena terkesan membatasi honorer yang sudah usia lanjuti untuk menjadi aparatur sipil negara.

"Kami menilai permenpan RB nomor 36 tahun 2018 itu cacat hukum, karena selain mendiskriminasi para honorer, karena didalamnya tidak mencantumkan honorer dan rujukan payung hukum yang tidak jelas, bahkan terkesan membatasi kami pihak honorer yang sudah kategori usia lanjut, itu secara tidak langsung kami merasa di diskriminasi," katanya.


Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang H. Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan masa aksi dengan cara bersurat kepada pemerintah pusat terkait persyaratan calon PNS,
karena pihak FPHI menginginkan persyaratan tersebut dihapuskan.

"Untuk aksi demonstrasi tersebut, kami akan tindak lanjuti dengan cara bersurat kepada pemerintah pusat, selain itu juga kita akan menindaklanjuti pula usulan yang mereka ajukan, seperti persyaratan yang harus yang berkaitan dengan usia, tapi kalau untuk Permenpan RB tersebut kami tidak bisa mengubahnya, hanya saja untuk upaya rekomendasi kita akan lakukan," ucapnya. (Hadi).