Harga BBM di POM Mini Di harapkan Dapat Seragam dengan SPBU

Purwakarta RN. Dengan semakin maraknya pom Mini di tengah masyarakat, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berharap tidak ada perbedaan ha...

Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan, Bupati Purwakarta Geser 34 Pejabat

KOMISI III DPRD DIDESAK PARA WARGA MEMPERCEPAT KESANGGUPAN KCIC & WIKA MEREALISASIKAN GANTI RUGI

Melalui SAKIP, Pemkab Purwakarta Genjot Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

Purwakarta RN.

Dengan semakin maraknya pom Mini di tengah masyarakat, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berharap tidak ada perbedaan harga beli Bahan Bakar Minyak di POM Mini dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah di seluruh SPBU di daerah-daerah.

Hal itu di sampaikan Dedi saat memberikan sambutan selamat datang dalam Acara Pelantikan DPW Aliansi Pengusaha POM Mini Indonesia (APPMI) Jawa Barat, Sabtu (10/6) di Bale Maya Datar, kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Kang Dedi, sapaan akrab Dedi Mulyadi, juga akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait harapannya tersebut. Dirinya yang saat remaja pernah berprofesi sebagai tukang ojek itu mengaku merasakan betul manfaat keberadaan POM Mini yang saat ini sudah tersebar di pelosok perkampungan.

"Mereka itu kan pelaku UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro), pelayanannya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama kalau kita masuk ke wilayah terpencil. Saya kira, Pemerintah harus bisa mengatur harga penjualan, harus sama dengan SPBU," jelas Dedi.


Tak lupa Dedi pun berharap agar para pelaku UMKM yang bergelut di bidang distribusi BBM langsung kepada masyarakat ini memiliki payung hukum dalam menjalankan usahanya. Sehingga ke depan dapat memperoleh legalitas dari Pemerintah.

"Payung hukum Kita mintakan juga. Saya kira peran mereka luar biasa, menyediakan akses memperoleh BBM untuk daerah yang tidak bisa mengakses SPBU secara langsung. Misalkan bagaimana kedepan Pertamina langsung memberikan jatah BBM kepada mereka di daerah terpencil. Ini akan berdampak pada harga penjualan, bukan hanya di Purwakarta saja, tetapi seluruh Indonesia," tegasnya.

Gagasan demikian  Bupati Purwakarta rupanya mendapat apresiasi Ketua DPW APPMI Jawa Barat, Deden Dinar Mukti. Menurutnya, secara organisasi maupun personal, gagasan tersebut menjadi harapan para pelaku UMKM POM Mini.

Selama ini menurut Deden, harga jual masih ditentukan dari selisih pembelian BBM dari SPBU dengan keuntungan yang ingin diambil oleh pelaku usaha, dalam setiap liter BBM yang mereka jual kepada konsumen.

"Kalau ini dapat terlaksana, tentu menjadi terobosan baru dari Pemerintah untuk kami. Kami  sangat mendukung gagasan ini karena memang tidak ada regulasi penentuan harga dari kami, kami hanya menghitung selisih saja untuk keuntungan usaha, maksimal Rp1000 dari harga beli kami dari SPBU terdekat," tutur Deden.

Terkait payung hukum, Deden menjelaskan bahwa selama ini para pelaku UMKM POM Mini tidak memiliki kejelasan status. Padahal menurutnya, secara sistem, pengukuran dan kalibrasi juga akurasi mesin yang mereka miliki selalu rutin dilakukan pengecekan, semata mereka lakukan untuk menjaga agar takaran BBM yang mereka jual kepada konsumen sesuai dengan takaran BBM yang mereka beli dari SPBU.

"Iya sistem sama saja, pengukurannya jelas, bisa dicek, pasti pas," pungkasnya. (Hum/Dof)