Dana Sebesar Rp 3,6 Miliar Mulai Disalurkan Kepada 1,275 Pemuka Agama di Bolmong

BOLMONG, RN Bukan sebatas janji saat kampanye, Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soeprejo Mokoagow Menganggarkan Dana sebesar Rp 3,6 Miliar ...

Aset Berupa Kendis Yang Masi Di Pegang Mantan Pejabat

Pilkada Bolmut,Kampanye Dialogis Di Sangkub Paslon Depri - Amin, Banjir Dukungan

Kepsek Madrasa Aliah N 1 Kotamobagu, Lilianti Koawoan, M, Pd Peran Serta Orang Tua Siswa Turut Menentukan Prestasi Anak Didik

BOLMONG, RN

Bukan sebatas janji saat kampanye, Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soeprejo Mokoagow Menganggarkan Dana sebesar Rp 3,6 Miliar yang di alokasikan Pemkab Bolmong tahun anggaran 2018 yang diperuntukan untuk pembayaran Insentiif seluruh pemuka agama mulai ditersalurkan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rutman Korompot, dari total anggaran yang tertata dalam APBD khusus untuk pembayaran insentif pemuka agama yang terdiri dari Imam, pegawai Syar’I, pendeta, pastor, frather, pinandita dan pandita dengan jumlah 1.275 penerima mulai dibayarkan.

“ Pembayaran insentif ini dilaksanakan setiap triwulan. Yang triwulan pertama diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati pada peringatan hari kartini dan secara keseluruhan sudah diserahkan di ruang rapat dan ruang bagian kesra,” beber Rutman Korompot.

Menurut Rutman untuk penyerahan insentif pada triwulan II, nantinya akan mulai di bagikan di setiap Kecamatan, data yang terdaftar.

“  Alokasi anggaran untuk insentif pemuka agama ini baru tahun ini di anggarkan sesuai permintaan Bupati dan Wakil Bupati karena suah dijanjikan dalam kampanye,” terang Rutman.

Untuk besaran yang diterima pemuka agama, menurut Rutman jumlahnya masih rendah karena baru tahap uji coba dan juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“ Setiap triwulan yang diterima petugas agama sebesar Rp 600.000 dan semua petugas agama sama pembagiannya,” ungkap Rutman.

Untuk penyaluran setiap petugas agama harus melampirkan bukti laporan harian petugas agama.

“ Setiap pencairan aggaran insentif ini petugas agama di wajibkan membawa bukti laporan harian yang di tandatangani Kepala Desa dan Lurah sesuai permintaan BPK dalam hal pemeriksaan keuangan daerah,” terang Rutman. (H"RN)