Tolitoli, RN Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya tak terkecuali di Daerah Kabupat...
Tolitoli, RN
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya tak terkecuali di Daerah Kabupaten Tolitoli.
Berdasarkan data pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tolitoli yang melaporkan telah mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 12 kasus selama tahun 2017 dan sebagian besar diselesaikan di P2TP2A.
Banyak hal yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat khususnya orang tua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak anak yang sudah diatur dalam undang-undang.
Dalam penanganannya diperlukan penguatan peran dari lembaga-lembaga terkait sebagai bentuk perlindungan dan pemberian rasa aman dan nyaman bagi anak.
Penguatan antar lembaga tersebut meliputi, perangkat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu pemerintah juga harus menjaga hak-hak anak, dengan mendapat akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, serta berbagai fasilitas pendukung kesejahteraan anak lainnya.
Hal ini sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2014, bahwa anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya. Sosialisasi tentang undang-undang ini sangat penting demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak.
Saat ini hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak, belum sepenuhnya dilakukan pemerintah. Padahal hukuman itu seharusnya menjadi efek jera bagi para pelakunya. Tindak kekerasan terhadap anak terbagi atas 3 kelompok yaitu, tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis dan pelecehan seksual.
Sedangkan jenis kekerasan terhadap perempuan berdasarkan yang sering dilaporkan dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual dan pemerkosaan. Status sosial, ekonomi dan pendidikan yang mendominasi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
Koordinator Devisi Informasi, Kebutuhan dan Pemantauan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tolitoli Arham A. Jacub, S.H mengatakan, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan untuk dapat mencari keadilan. Sesuai dengan salah satu tugasnya, yaitu memberikan akses atas informasi data dan program-program yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan.
Dan memperkenalkan dan mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan anak sebagai pusat P2TP2A bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli. Namun hal ini masih sangat kurang diketahui masyarakat sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada P2TP2A. Untuk itu, penting untuk melakukan sosialisasi mengenai program pemberdayaan perempuan dan anak bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli.
Koordinator Devisi Informasi, Kebutuhan dan Pemantauan P2TP2A Kabupaten Tolitoli juga mengatakan, secara umum sepanjang tahun 2017 telah terjadi banyak kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli akan tetapi yang melapor pada P2TP2A hanya 12 kasus, dari 12 kasus tersebut diantaranya kekerasan fisik, penelantaran anak, perselingkuhan dan pelecehan seksual.
Diharapkan kedepan keberadaan P2TP2A dapat diketahui seluruh unsur masyarakat sehingga menjadi tempat pengaduan terbaik bagi korban tindak kekerasan. Korban yang mengalami tindak kekerasan akan dilindungi nama baiknya, dan tidak hanya korban yang bisa melapor tetapi dari pihak keluarga, saudara, teman atau siapapun yang melihat atau mengetahui terjadinya tindak kekerasan dapat melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tolitoli.*** WAHYU ***
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya tak terkecuali di Daerah Kabupaten Tolitoli.
Berdasarkan data pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tolitoli yang melaporkan telah mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 12 kasus selama tahun 2017 dan sebagian besar diselesaikan di P2TP2A.
Banyak hal yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat khususnya orang tua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak anak yang sudah diatur dalam undang-undang.
Dalam penanganannya diperlukan penguatan peran dari lembaga-lembaga terkait sebagai bentuk perlindungan dan pemberian rasa aman dan nyaman bagi anak.
Penguatan antar lembaga tersebut meliputi, perangkat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu pemerintah juga harus menjaga hak-hak anak, dengan mendapat akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, serta berbagai fasilitas pendukung kesejahteraan anak lainnya.
Hal ini sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2014, bahwa anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya. Sosialisasi tentang undang-undang ini sangat penting demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak.
Saat ini hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak, belum sepenuhnya dilakukan pemerintah. Padahal hukuman itu seharusnya menjadi efek jera bagi para pelakunya. Tindak kekerasan terhadap anak terbagi atas 3 kelompok yaitu, tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis dan pelecehan seksual.
Sedangkan jenis kekerasan terhadap perempuan berdasarkan yang sering dilaporkan dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual dan pemerkosaan. Status sosial, ekonomi dan pendidikan yang mendominasi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
Koordinator Devisi Informasi, Kebutuhan dan Pemantauan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tolitoli Arham A. Jacub, S.H mengatakan, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan untuk dapat mencari keadilan. Sesuai dengan salah satu tugasnya, yaitu memberikan akses atas informasi data dan program-program yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan.
Dan memperkenalkan dan mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan anak sebagai pusat P2TP2A bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli. Namun hal ini masih sangat kurang diketahui masyarakat sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada P2TP2A. Untuk itu, penting untuk melakukan sosialisasi mengenai program pemberdayaan perempuan dan anak bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli.
Koordinator Devisi Informasi, Kebutuhan dan Pemantauan P2TP2A Kabupaten Tolitoli juga mengatakan, secara umum sepanjang tahun 2017 telah terjadi banyak kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli akan tetapi yang melapor pada P2TP2A hanya 12 kasus, dari 12 kasus tersebut diantaranya kekerasan fisik, penelantaran anak, perselingkuhan dan pelecehan seksual.
Diharapkan kedepan keberadaan P2TP2A dapat diketahui seluruh unsur masyarakat sehingga menjadi tempat pengaduan terbaik bagi korban tindak kekerasan. Korban yang mengalami tindak kekerasan akan dilindungi nama baiknya, dan tidak hanya korban yang bisa melapor tetapi dari pihak keluarga, saudara, teman atau siapapun yang melihat atau mengetahui terjadinya tindak kekerasan dapat melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tolitoli.*** WAHYU ***
COMMENTS