SEKPROV Buka Rakor Teknis Penanggulangan Bencana

Palu, RN Sekretaris Daerah Prov.Sulawesi Tengah yang juga bertindak selaku Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah Prov.S...

Biro SDM Polda Sulteng Kunjungi SMP 4 Palu, Sosialisasi PPDB SMA Kemala Taruna Bhayangkara

Komitmen Kapolda Sulteng Dalam Pembinaan Personel. Yang Berprestasi.

Personel Satbrimob Polda Sulteng Naik Pangkat, Momentum Perkuat Dedikasi

Palu, RN

Sekretaris Daerah Prov.Sulawesi Tengah yang juga bertindak selaku Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah Prov.Sulawesi Tengah Drs.H.Moh.Hidayat,M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana Se - Sulawesi Tengah dengan tema "Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di Prov.Sulawesi Tengah" yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Palu Grand Hotel (16/4).

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi mengatakan bahwa rapat koordinasi ini sangat penting mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagai bahan kebersamaan kita untuk menyamakan langkah dalam mengatasi bencana yang terjadi di provinsi sulawesi tengah sedini mungkin, apalagi kondisi geografis daerah ini memungkinkan seringnya terjadi bencana hampir setiap tahun.

 

Lanjut Hidayat, salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana adalah mendorong ketertiban dan partisipasi masyarakat, dalam upaya penanggulangan bencana. Peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Belajar dari pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Tengah selama ini, sangat dirasakan perlu adanya suatu sistem penanggulangan yang tepat untuk mengantisipasinya, sistem yang dibangun tersebut adalah sistem penanggulangan bencana yang berlandaskan undang - undang nomor 24 tahun 2007. Dari aspek legislasi, undang - undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah.

Saat saya menjabat Wali Kota Palu, pernah ada kejadian, saat pembagian anggaran disetiap OPD. Saat itu Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu menyampaikan terima kasih karena diberikan anggaran Rp.400 juta. Kalau tiba - tiba terjadi bencana di Kota Palu tentu dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk BPBD Kota Palu tidaklah cukup untuk biaya bencana, sayapun lanjut bertanya bagaimana cara mencukupkan tapi Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu mengatakan dengan tulus dan ikhlas "Insya ALLAH cukup, paling tidak setiap bulan kita berdoa supaya tidak terjadi bencana", ungkap Hidayat mengenang alm.Ir. Hi. Rahmat Hi. Sahabuddin Kawaroe, M.M.

Lanjut Hidayat, Ini sebenarnya hal yang kecil tapi akhirnya menjadi catatan serius sampai hari ini, jadi saya katakan penanggulangan bencana harus didukung dengan dana yang cukup karena ketika terjadi bencana pemerintah daerah sudah siap menghadapi. Saya katakan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh berdiri sendiri dan harus bekerjasama dengan yang lainnya, Pemerintah provinsi telah menggabungkan penanggulangan bencana dengan instanti terkait kebencanaan bahkan organisasi diluar pemerintah seperti PMI dan Pramuka. "Sehingga ketika terjadi bencana, di bawah bendera BPBD kita akan turun satu tim untuk membantu menanggulangi bencana di daerah", tutur Hidayat.

Melalui kesempatan ini, "Sekretaris Daerah Provinsi juga menitipkan pesan melalui para Kepala Pelaksana agar disampaikan pada sekretaris daerah kab / kota untuk dapat berperan aktif setiap ada kegiatan BPBD karena secara struktur organisasi sekretaris daerah merupakan Kepala Badan BPBD", kunci Hidayat.

Pada kesempatan yang lain, Walikota Palu yang diwakili oleh Asisten Adm.Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kota Palu Moh.Rifani Pakamundi,S.Sos,M.Si menyampaikan suatu kehormatan bagi pemerintah kota palu melalui BPBD Kota Palu, ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakornis ini. Oleh sebab itu, saya atas nama pemerintah daerah kota palu menyambut baik penyelenggaraannya di Kota Palu.

Kota Palu sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki indeks resiko bencana dengan kualifikasi tinggi. Pada tahun 2016 data BNPB-RI menunjukkan indeks resiko bencana mencapai 181,2. "Sementara itu beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kategori yang cukup beriko tinggi", ungkap Rifani.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Prov.Sulawesi Tengah Dr.Ir.Bartholomeus Tandigala,SH.CES, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presly Tampubolon, para Kepala Pelaksana BPBD Se - Sulawesi Tengah, Instansi terkait kebencanaan : TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BMKG. Adapun narasumbernya Kasubid Bantuan Hunian Sementara Direktorat Bantuan Darurat BNPB RI Endang Suhendar,SH.