Anggaran Patok PTSL Desa Pajomblangan digondol Siluman!!!

Pekalongan, RN       Sungguh eroni  nasib warga Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,bagaimana tidak,Program PTS...

DANA DESA ,KARANGJATI ,,DIDUGA DI REKANKAN ???

KADES TAMAK PENGRUSAK ATURAN

PEMBANGUNAN DRAINASE KARANGREJO PAKAI PASIR BERLUMPUR

Pekalongan, RN      
Sungguh eroni  nasib warga Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,bagaimana tidak,Program PTSL yang seharusnya jadi peringan beban pembuatan sertifikat gratis,Tapi kenyataanya tidak sesuai realita, selain tidak sejalan dengan peraturan tiga menteri (SKB) Dimana jawa dan bali untuk penarikan swadaya ,tidak lebih dari  Rp 150 ,000, perbidang.

Peraturan tinggal angin lalu saja,buktinya warga di bebankan biaya rata-rata 500 ribu perbidang nya.

Dalam sosialisasi dengan warga pemohon PTSL,tidak di jelaskan mekanisme secara kongkrit. Saat di konfirmasi oleh awak media,mereka kebingungan dalam menjawab dan ketika di tanya apakah sudah lunas Pembayaran Program PTSL,Ternyata  mereaka mengatakan hampir semuanya sudah lunas sembari memperlihatkan bukti kwitansi pelunasanya.

Tapi yang jadi warga tak habis pikir,Kenapa sampai mereka lunas membayar patok PTSL sebagai tanda batas tanah tidak pernah ada layaknya Program PTSL desa lainya.

Ketika kepala  desa saat di sambangi di balai desa tempatnya dia bertugas menerangkan semuanya secara gamblang ,bahwa Program PTSL sudah diserahkan sepenuhnya  oleh panitia, dan terkait adanya Pemalsuan tanda tangan kepala desa ,beliu membenarkan.

Pemalsuan tanda tangan rupanya sangat fantastik ,nyampai 400 san dari 623 bidang tanah yang masuk dalam program PTSL.

Hilangnya anggaran pengadaan patok tak pelak harusnya masuk tindak pidana korupsi dan pemalsuan tanda tangan ,itu juga masuk pasal 263 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Kasus terkait PTSL sendiri bukan hal baru ,banyak sudah yang jadi pesakitan ,akhinya terpaksa masuk penjara.hukum belum juga membuat para oknum itu jerah.

Apapun yang terjadi kasus di desa ,kepala desa dan panitialah yang mutlak harus bertanggung jawab  walau kerana pidana sekalipun.

Demi warga mendapatkan keadilan aparat penegak hukum ,baik dari kejaksaan dan kepolisian, diharapkan mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu ,sebagai bentuk kerja nyata ,bahwa mereka adalah palindung hak hak warga yang terzolimi ,oleh para oknum pelanggar hukum. (wardi /gondes)