Nah Loh, Lagi Lagi Pemdes Curugciung Kec.Cikeusik Bermasalah

Pandeglang,RN  Pemerintahan Desa (Pemdes) Curugciung Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, belum lama ini ramai jadi bahan perbincang...

Pandeglang,RN
 Pemerintahan Desa (Pemdes) Curugciung Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, belum lama ini ramai jadi bahan perbincangan khalayak ramai tentang persoalan Pemecatan 6 Prades bahkan oleh Kepala Desa Curugciung Edni, hingga kini hak seorang Prades tidak diserahkan penghasilan tetap (siltap) dan insentif selama tiga bulan terhitung dari Januari sampai maret 2018 kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- ( Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Namun kali ini dihebohkan pula tentang persoalan Double Job (rangkap jabatan).

Kades Curugciung Edni,telah memecat 6  Prades dan juga telah mengangkat beberapa Perangkat Desa nya diduga tanpa melalui proses tahapan sebagaimana mestinya, Pasalnya ada 3 (tiga) Prades yang diangkatnya adalah GURU, Kini di ketahui pekerjaannya merangkap sebagai Perangkat Desa dan jadi Guru di salah satu Sekolah Swasta yakni di SMP Islam Darusalam yang bertempat di Curugciung yang tak jauh dari Kantor Koramil Cikeusik. Ketiga Prades adalah sebagai Guru bahkan menurut informasi dari ke-tiga Guru di SMP Darusalam yakni Haerudin,Herman dan Devi,ada juga yang sudah mendapatkan Tunjangan Profesi (Sertifikasi).

Saat di konfirmasi Dani Ramdani,SS  Camat Cikeusik melalui Pesan WhatsApp nya ia mengatakan terkait Pemberhentian 6 (enam) perangkat desa akan diadakan pembukaan lowongan dan penerimaan 6 perangkat yang baru melalui Seleksi Test dan itu Camat sudah mengetahui dan menyetujui, adapun terkait uang tunjangan dan insentif Rp. 3.900.000,- hak Bangkit Adithia akan diserahkan kepada yang bersangkutan.

Tetapi kami pihak Kecamatan akan melaksanakan tahapan-tahapan berdasarkan Peraturan Bupati no 81 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Prades karena ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, dan ini tidak semena mena langsung di umumkan," ujar nya.

Selain itu terkait pemberhentian menurutnya sudah sesuai dengan aturan, karena beberapa prosedur telah ditempuh, kalau pengangkatan blm masuk proses.
Adapun terkait Pemecatan terhadap Sekdes yang di bilang Surat Keputusan Bupati, itu bukan SK pengangkatan melainkan SK Penetapan sebagai Nomor Induk pegawai desa (Nipdes) kalau SK tetap kewenangan Kades sesuai dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014.

Kemudian Camat Cikeusik yakni Dani Ramdani,SS juga menambahkan, Apabila ada Perangkat Desa yang "RANGKAP JABATAN" , itu jelas tidak boleh.

"TIDAK BOLEH PERANGKAT DESA DOUBLE JOB HARUS PILIH SALAH SATU, " jelas nya.

Dihubungi terpisah Kepala SMP Islam Darusalam, Zaenudin membenarkan memang 3 (tiga) orang yakni Haerudin, Herman, dan Devi adalah guru yang mengajar di sekolahnya, Haerudin adalah guru kelas IX, Herman guru kelas VII dan Devi kelas VIII, kata dia, mereka sudah di kasih saran "untuk tidak aktif langsung di Perangkat Desa," Namun mereka tetap aja.

"mereka (3guru@red) tetap aja sebagai Pegawai Desa padahal udah saya sarankan untuk memilih salah satu pekerjaan.

Saat di tanya awak media kenapa menyarankan ketiga guru itu untuk pilih pekerjaan ??? Jawabnya, ya kurang setuju aja karena beda lembaga birokrasi," jelasnya Zaenudin. ***(hadi/iwan).