SELURUH ASN DIMINTA MENJAGA NETRALITAS MENJELANG TAHUN POLITIK 2019

TOLITOLI - RN Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Melalui Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melaksanakan so...

TOLITOLI - RN Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Melalui Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dengan tema “Melalui PP Nomor 11 Tahun 2017  Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kita Tingkatkan  Kinerja Yang Professional dan Berkarakter”.

Dalam laporannya, kepala BKPSDM Kabupaten Tolitoli Usman Taba, SE.,MH.,MM mengatakan, tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sosialisasi yang digelar di Meeting Room Hotel Mitra Utama Tolitoli itu diikuti oleh 85 orang peserta yang seluruhnya merupakan pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada OPD masing-masing. Sedangkan narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Kantor Regional Wilayah VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Bupati Tolitoli Hi. Abdul Rahman Hi. Budding saat membuka kegiatan itu mengatakan, salah satu regulasi yang diterbitkan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah itu kata Wakil Bupati berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan kepada seluruh ASN khususnya PNS di Kabupaten Tolitoli. 

Pada kesempatan itu Hi. Abdul Rahman Hi. Budding juga mengingatkan, bahwa tidak lama lagi akan memasuki tahun 2019 yang merupakan tahun politik, di mana akan digelar pemilu legislatif dan pemilihan Presiden. Untuk itu diharapkan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas, tidak memihak secara langsung pada salah satu pilihan politik, selain itu jangan mudah terpancing, terprovokasi oleh berita–berita bohong atau HOAX serta ujaran–ujaran kebencian. Bila ketentuan ini di langgar, maka sanksi tegas akan diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Selanjutnya Waklil Bupati berpesan, agar hasil dari sosialisasi ini dapat di implementasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta dapat memahami dan menerapkan peraturan tersebut sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat..*** WAHYU ***