OTT KPK di Pemkab Bekasi Terkait Transaksi Perizinan Properti

CIKARANG,RN- Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, membenarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan pihaknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan ...

CIKARANG,RN- Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, membenarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan pihaknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. 

OTT dilakukan pada 10 orang dengan inisial Z, H, T, F, S, D, S, A, K dan D. Mereka berasal dari unsur pejabat dinas, para pegawai, pihak swasta dan ditangkap di wilayah Bekasi dan sekitarnya. 

"Sejak Minggu (14/10/2018) siang kemarin KPK melakukan OTT terhadap 10 orang. Mereka dibawa ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut," kata Basaria dikonfirmasi radarnusantara.com, Senin (15/10). 

Menurut Basaria, penangkapan diduga terkait persoalan proses perizinan properti di Bekasi. Hingga saat ini sebanyak 1 miliar lebih uang dengan mata uang dollar dan rupiah telah dikantongi sebagai barang bukti hasil geledah OTT.

Sejumlah ruangan juga telah disegel, antara lain ruangan kepala dinas, ruangan bidang bangunan umum, ruangan bidang penataan ruang serta kesekretariatan pada lantai satu dengan label KPK bertulisan dilarang masuk.

"Karena telah disegel, kami ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melewati atau mengubah bentuk segel "KPK Line" tersebut," ujarnya 

Dia menambahkan, timnya masih di lapangan dan melakukan proses klarifikasi. Dia mengaku belum bisa menyampaikan informasi lebih lanjut, namun sesegera mungkin KPK akan melakukan konferensi pers di kantornya.

"Kami sampaikan melalui konferensi pers sore atau malam ini," pungkasnya.(@nt)