Diduga Terima Gratifikasi” Ketua DPRD Pelalawan Tuding Berita Hoak .

RN Pelalawan Riau :  Lahan seluas 50 Hektar   diduga dikuasai ketua DPRD Pelalawan di Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupat...

RN Pelalawan Riau:  Lahan seluas 50 Hektar   diduga dikuasai ketua DPRD Pelalawan di Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, patut diduga kuat sebagai gratifikasi.sesuai aturan Hukum, pejabat tidak boleh menerima hadiah atau janji apalagi untuk meraup keuntungan  pribadi  demikian dikatakan Toronaso Zibua  pengurus DPD LP2TRI Riau.

 Toronaso Zebua mengatakan ,  persoalan lahan  masyrakat yang diduga kuat dikuasai oleh dua orang anggota DPRD Kab Pelalawan di  Desa Pangkalan Tampoi Kec Krumut  Kab Pelalawan  Propinsi Riau.sangat  meresahkan  masyarakat. Pasalnya  ketua DPRD Pelalawan diduga memberikan keterangan Hoak dia  mengaku bahwa pemberitaan sejumlah media tentang dirinya diduga terlibat menguasai lahan  masyarakat  hoaks untuk mempolitisasinya

Bak gayung bersambut,  keterangan Hoak yang di muat di media oleh oknum DPRD tersebut di bantah oleh   kepala Desa Pangkalan Tampoi,Ragoya kepala Desa Tampoi  mengakui bahwa masyarakat telah menyerahkan lahan seluas 50 hektar kepada Nasarudin SH, MH dan 50 hektar kepada Habibi Hapri SH. Lahan itu diserahkan sebagai ucapan terima kasih atas imbalan jasa telah membantu  memperjuangkan lahan tanaman kehidupan bagi masyarakat Pangkalan Tampoi dari PT. Arara Abadi, ucap Zebua  Kamis (15/11/18) dihdapan awak  media.

Lanjut Zibua KPK dan penegak Hukun lainnya jangan  jadi penonton saja, segera usut masalah  ini sampai tuntas, supaya terang benderang. Agar oknum  ketua DPRD Pelalawan, tidak semana-mena  menuding pemberitaan sejumlah media berita  hoaks. Jika jelas pemberitaan tersebut Hoak  kenapa  dia (  ketua DPRD Red)   tidak melaporkan  ke penegak hukum ? artinya takut karena salah berani karena benar  terang  Zibua.

Persoalan ini terungkap, atas pengakuan masyarakat dan kepala Desa Pangkalam Tampoi, Rogaya.dia mengatakan  Semenjak tahun 2015 masyarakat Pangkalan Tampoi memperjuangkan pelepasan  lahan tanaman kehidupan dari hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola oleh  PT. Arara Abadi. Namun perjuangan masyrakat tak kunjung selesai Hakirnya masyarakat  melaporkan kepada anggota DPRD Pelalawan.

Atas bantuan dua orang anggota DPRD Pelalawan yakni Nasarudin SH, MH, dan Habibi Hapri SH, PT. Arara Abadi  melepaskan lahan tanaman kehidupan bagi masyarakat Pangkalan Tampoi seluas 1200 hektar  beserta isinya jadi  milik masyarakat.

Setelah semuanya klear, kedua anggota DPRD  yang pura- pura jadi pahlawan itu diduga  meminta bagiannya  secara ilegal  dari pihak perusahaan. Sehingga dari lahan yang ada seluas 800 hektar, masyarakat membuat berita acara pelepasan hanya  seluas 150 hektar.sedangkan  50 hektar lagi  untuk Nasarudin (ketua DPRD Pelalawan), 50 hektar untuk Habibi Hapri (ketua komisi II DPRD Pelalawan), dan 50 hektar dibagi-bagikan kepada tim masyarakat yang memperjuangkan lahan itu.

Karena telah diberikan lahan seluas 50 hektar, pak Nasarudin memberikan kompensasi kepada masyatakat Pangkalan Tampoi sebesar Rp 150 juta, ujar Rogaya.

 Anto mantan kepala Desa Tampoi mengakui  bahwa kedua anggota DPRD itu, telah menguasai lahan tersebut. Lahan yang telah dikuasai, telah ditanami kelapa sawit. Namun lahan itu dikuasai atas nama keluarga mereka. Yaitu lahan milik Nasarudin diatasnamakan dengan Sawal warga SP 5, Desa Rawang Sari. Sedangkan lahan yang dikuasai oleh Habibi Hapri diatasnamakan dengan abang kandungnya Ardon.

Mustahil Sawal dan Ardon ,  warga desa lain yang berjauhan dari desa Pangkalan Tampoi. bisa mendapatkan hak  lahan pelepasan dari PT. Arara Abadi untuk tanaman kehidupan bagi masyarakat Pangkalan Tampoi tanpa alasan yang jelas. Setidaknya ada jual beli antara masyarakat Pangakalan Tampoi dengan kedua orang itu, ujar Anto penuh tanda tanya. .

Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin SH, MH, ketika di konfirmasi emosi  Dia membantah telah menguasai lahan tersebut, dan tidak mengakui telah memberikan kompensasi sebesar Rp 150 juta terhadap  masyarakat. Laporkan sajalah, kita sama-sama hidup di Pelalawan ini. Beritakanlah kalau mau hidup di Pelalawan ini, ujarnya dengan nada membentak. .

Habibi ketika  dikonfirmasi melalui aplikasi WA, saya tegaskan dan saya bantah kalau Bapak menyebut nama saya.  Saya tidak ada menguasai lahan di Desa Pangkalan Tampoi. Lahan itu sepenuhnya hak desa, kalau desa menjual atau menyerahkan dan sebagainya untuk pembangunan, itu sepenuhnya hak desa jawabnya. (Sona)