Ratusan Masayarakat Gunung Tiga Sambangi Lokasi PT.BAQ

Lampung Timur, RN. Telah diadakan pertemuan pada Kamis, 1/11 diruang kerja asisten 1 Pemkab Lamtim, kemudian Pemkab Lamtim beserta jajar...

Lampung Timur, RN. Telah diadakan pertemuan pada Kamis, 1/11 diruang kerja asisten 1 Pemkab Lamtim, kemudian Pemkab Lamtim beserta jajarannya melakukan peninjauan Jumat, 9/11 terkait sengketa Gunung Tiga namun belum ada penyelesaian. Kemudian ratusan masyarakat dari Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Sabtu, 10/11 jam 9:30 WIB mendatangi gunung tiga yang dijadikan lokasi kegiatan eksploitasi galian C tambang batu. Dilokasi itu telah berdiri sebuah pabrik pengolahan batu PT.BAQ hasil kerjasama Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung, Kemari.

"Ada masyarakat gunung tiga yang sudah masuk ke gunung lokasi tambang. Kurang lebih 100 orang yang masuk, yang jelas pihak PT. tiap hari ada yang jaga"kata Hi. Helmi Husein, Sabtu, 10/11 melalui aplikasi WhatsAppnya.

Seorang anggota kesatuan jajaran Kepolisian Resort Lampung Timur membenarkan adanya massa dari Desa Gunung Tiga mendatangi lokasi tambang batu PT.BAQ.
"Ada, kami monitoring melekat dengan masyarakat",kata petugas jajaran Kepolisian Resort Lampung Timur, Sabtu, 10/11 melalui aplikasi WhatsApp.

Tidak terjadi peristiwa adu fisik apalagi kerugian antara warga Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban dan Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung pihak dari PT. BAQ. Suasana kondusif, aman dan terkendali dan tidak ada massa yang bermukim sejak pagi. Menjelang petang masyarakat Desa Gunung Tiga membubarkan diri kembali kerumahnya masing - masing.

Seperti telah diberitakan pada edisi sebelumnya, menyikapi adanya kegiatan usaha galian c yaitu tambang batu dengan telah didirikan pabrik pemecah batu (crusher) di gunung yang merupakan simbol Desa Gunung Tiga, Abdul  Basit tokoh masyarakat Desa setempat merasa keberatan atas kegiatan usaha tersebut. "Kami tidak ijinkan membongkar simbol desa kami, khawatirnya akan berdampak negatif baik secara fisik maupun lingkungan",tegas Abdul Basit seperti dikutip dari radarlamtim.com.

"Gunung Tiga adalah harga diri atau pi'il bagi kami, kami harap (Kemari) menjaga situasi kondusif tanpa terjadi perpecahan",harap Basit.

Pj. Kepala Desa Marga Mulya, Kemari mengatakan, usaha yang didirikannya berdasarkan bukti kepemilikan melalui proses jual - beli. "berdirinya usaha batu tentu ada dasar kepemilikan tanah yang saya dapat melalui jual beli dari Sutan Bandar Adat atau ahli warisnya yang masih hidup. Sudah ada sertifikat hak milik dalam Desa Marga Mulya sejak definitif dari era Desa Negara Nabung",kata Kemari.

"Kita sudah kerjasama dengan pihak perusahaan, tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan PAD Lampung Timur. Perusahaan didirikan sudah memenuhi persyaratan, mengutif pemberitaan di media (Radar Nusantara News) atas apa yang disampaikan saudara Hi. Helmi (Kades Gunung Tiga) tentang kekhawatiran dampak lingkungan hidup tentunya semua sudah terkafer dalam perizinan yang diterbitkan",tambahnya.

"Tentang adanya simbol Desa saya bisa memastikan karena ini definitif Desa Marga Mulya. Tentunya kami menganut undang - undang yang lebih tinggi seperti undang - undang tentang desa dan lain - lain. Tapi tidak menutup kemungkinan tentang simbol desa bisa dibicarakan baik - baik, asalkan tidak ada yang saling dirugikan demi kebersamaan",pungkasnya.

Penghormatan terhadap
Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal, Negara Menghormati Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Dasar Hukum Pengakuan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Dasar Hukum Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,seperti dikutip dari jonnypurbatondang.blogspot.com, Selasa, 25 Agustus 2015.

Sesungguhnya perhatian terhadap pentingnya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat sudah banyak diatur dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan-perundangan nasional.
Selain tertuang dalam UUD 1945 dan ketetapan MPR, juga berbagai undang-undang seperti tertuang dalam uraian beberapa edisi lalu.
(ropi)