JPU Diduga Rekayasa Tuntutan Terdakwa Toro” Pimred Harianbrantas.co id Vs Bupati Bengkalis.

Radar Nusantara.- Pknbaru Riau. Dugaan Rekayasa Kasus yang di tuduhkan Jaksa Penuntut Umum  ( JPU)  terhadap Pimred Harianbrantas Toro Li...

Radar Nusantara.- Pknbaru Riau.Dugaan Rekayasa Kasus yang di tuduhkan Jaksa Penuntut Umum  ( JPU)  terhadap Pimred Harianbrantas Toro Lila semakin hari semakin terang benderang,hal ini terungkap  di  persidangan dugaan pencemaran nama baik Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (7/1/2019).

Pemimpin Redaksi harianberantas.co.id dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta.diduga tuntutannya tersebut penuh dengan  rekayasa dan kebohongan," ujar beberapa  Wartawan usai mengikuti sidang tersebut.Toroziduhu Laia” selaku terdakwa, merasa sangat dirugikan. Lantaran sebagian besar dasar tuntutan JPU  bohong" ujar salah seorang Penasehat Hukumnya Yunaldi Zega, S.H..

Menurut kuasa Hukum terdakwa,  tuntutan Jaksa tidak tepat,  hanya berdasarkan   keterangan Ketua PWI Cabang Riau, Zulmansyah” Sekedang.Zulmansyah” Sukedang hanya ketua PWI Bukan Saksi Ahli.dari Dewan Pers, seharusnya kesaksiannya   di Tolak Hakim. 

Namun entah apa permainan mereka, sehinga menggutip kesaksian ketua PWI yang  mengatakan,  dalam pemberitaan yang belum diputus pengadilan untuk  pemberitaan,  nama seseorang tidak boleh di sebut melainkan inisial, atau di singkat,inilah yang dijadikan bahan tutuntan oleh JPU, kalau ini dasarnya JPU menuntut Pimred Harianbrantas dengan UU ITE. Sama saja JPU memaksakan kehendak Pribadinya, yang jelas  Toro” melangar kade Etik Bukan UU ITE,

Selain keterangan Ketua PWI yang di jadikan  bahan tuntutan JPU, kesaksian ahli bahasa DR Dudung Burhanuddin, juga dijadikannya  juga dasar  tuntutan terhadap Toro, , sedangkan kesaksian keduanya sudah di bantah Oleh saksi Ahli dari Dewan Pers, bahwa kesaksian kedua orang tersebut tidak bisa dikatakan  saksi ahli,karena perkara ini adalah Delik Pers mereka berdua yang dijadikan saksi ahli oleh JPU bukan  saksi ahli dari Dewan Pers.jelas kuasa Hukum terdakwa.

Kecurangan demi kecurangan didalam tuntutan JPU terlihat ketika  kesaksian ahli pidana yang pernah dihadirkannya sebagai saksi Ahli tidak dijadikan bahan tututan,  Karena ahli pidana ketika menjadi saksi ahli terkait perkara ini mengatakan bahwa perkara Toro VS Bupati Bengkalis  bukan pidana melainkan pelangaran kede Etik didalam penulisan di media Harianbrantas" kata Toro usai persidangan.

 JPU membacakan tuntutanya sepertinya memihak kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin, diduga  memutar balikan Fakta, kesaksian ahli dari Dewan Pers,  seolah-olah ahli dari Dewan Pers, Toro tidak mau memuat Hak Jawab terkait pemberitaan dugaan keterlibatan Bupati Bengkalis Korupsi Dana Bansos. "Padahal, Dewan Pers tidak mengatakan demikian, . Bupati sendiri yang tidak menggunakan Hak Jawab-nya," jalas  Toro.

Yang paling kacau  kata Toro JPU tidak faham masalah dan istilah dalam pers.
"Masa mengatakan Ahli Dewan Pers. Seharusnya kan', Ahli Pers dari Dewan Pers,"  tutur Toro."Atas semua rekayasa itulah dasar Tuntutan Pidana kepada Toro. Ini gak benar. Kami akan jelaskan secara deteil  di Pledoi nanti," emangnya bisa Undang-Undang  di rubah oleh JPU, sedangkan Toro  sebagai Jurnalis jelas karya tulisnya dilindungi UU Pers No 40 Th 1999, jelas  Kuasa Hukum Toro, Dallek, S.H.,M.H (Tim)