Polemik Tanah Bengkok Kali Raman Pemkot Vs Paguyuban

LAMPUNG, Metro - RN Polemik paguyuban purwoasri bersatu dengan Pemkot Metro soal tanah bengkok untuk pengembangan kawasan destinasi wis...

LAMPUNG, Metro - RN

Polemik paguyuban purwoasri bersatu dengan Pemkot Metro soal tanah bengkok untuk pengembangan kawasan destinasi wisata alam "Capit Urang" di bantaran kali Dam Raman RW7 RT30 Kelurahan Purwoasri,  Kecamatan Metro Utara belum menemui titik terang. 

 Pasalnya, lokasi yang kini tengah dikembangkan oleh warga setempat tersebut distop lantaran tidak memiliki izin dari Pemkot Metro melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Metro.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro Ir. Yeri Ehwan membenarkan hal tersebut. Ia mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan agar lokasi tanah bengkok asset milik pemerintah tidak dibangun permanen oleh warga. Sebab, tanah itu rencananya akan dikembangkan destinasi wisata alam oleh Pemerintah setempat.

 “Jadi ada beberapa point dalam isi surat pemberitahuan tersebut. Ya salah satunya warga diminta tidak membangun dengan bangunan permanen, lalu jangan ada aktifitas kegiatan diareal mengingat soal kemananan dan lain-lain,”ungkapnya, Rabu (2/1/2019).

 Lebih lanjut, Yeri menyakini bahwa pengembangan wista alam “Capit Urang” Kota Metro itu illegal alias belum mendapat izin resmi dari pemerintah.

 Sebelumnya, pemerintah bawah seperti Kelurahan dan Kecamatan sudah diajak komunikasi soal permasalahan tersebut. Tentang kejelasan status pengelolaan kawasan wisata yang dikelola masyarakat yang berdiri diatas tanah bengkok asset milik Pemerintah.

 “Ya kalaupun (masyarakat red) ingin ikut andil mengelola disarankan melalui Pokdarwis, akan tetapi Pokdarwis di Purwoasri masih dalam proses revisi. Nah, sekarang info nya yang mengelola Paguyuban kemananan, itu tidak bisa. Makanya kita lanyangkan surat pemberitahuan agar tidak terlalu jauh membangun kawasan tersebut. Dikahatirkan timbul polemik masalah baru, ketika pemerintah ingin membangun kawasan wisata diareal itu,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Purwoasri Bersatu Suyono mengaku tetap menolak adanya surat pemberitahuan untuk mengosongkan lokasi tanah bengkok yang kini sudah di sulap menjadi tempat wisata alam “Capit Urang” Kota Metro. 

 "Jadi Paguyuban Purwoasri Bersatu pernah minta izin secara lisan kepada Disporapar terkait pengengembangan kawasan tanah bengkok akan di jadikan tempat wisata yang akan dikelola masyarakat setempat. Pada saat itu diperpolehkan, ya memang hanya sifatnya lisan,”papaprnya.

 Tak puas sampai disitu, Suyono minta agar dibuatkan MoU (Memorandum of  Undersanding) antara Paguyuban dengan Pemkot Metro soal pengembangan kawasan wisata dilokasi tersebut.

 “ Alhasil, mereka (Pemkot Red) janji akan dibuatkan akhir Desember 2018. Akan tetapi, hingga awal 2019 belum ada informasi soal izin dan lain-lain. Kita sudah membangun kawasan ini menghabiskan uang ratusan juta, dari mulai pembersihan rumput enceng gondok di bantaran kali, membuka akses jalan masuk dan fasilitas –fasilitas penunjang,”bebernya.

Suyono menyebut bahwa surat pemberitahuan pengosongan aktifitas wisata alam “Capit Urang” Kota Metro dinilai tidak pro rakyat. Dimana visi Kota Metro adalah mewujudkan Kota Metro sebagai Kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandasan pembangunan partisipatif.

 “Ya sangat berbanding balik dengan visinya, bila dukungan masyarakat akan kepedulian terhadap pembangunan wisata keluarga untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar dipatahkan. Ya, saya minta Pemkot bijaksana dalam mengambil keputusan nantinya, kalau pemerintah ingin mengelola ya saya serahkan. Tapi dengan catatan minta ganti rugi, dan masyarakat disini diberdayakan,”pungkasnya.

 Sementara berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Radar Nusantara. Lahan tanah bengkok  yang saat ini akan dikembangkan wisata alam

itu juga bermasalah, awalnya dikontrak ditanami pohon  oleh HKTI yang pengelolan Koprasi Bandar Lampung sejak 2011 silam, dalam masa kontraknya habis awal Januari 2017 lalu.

 Namun hingga saat ini HKTI belum menyelesaikan pembayaran sewa lahan. Lantaran pohon tersebut belum dipanen.  Bahkan masalah tersebut tak kunjung selesai hingga setahun berjalan. Apakah Pemkot atau HKTI yang telah Wanprestasi dalam MoU perjanjian sewa lahan tanah bengkok tersebut. (fredy)