Wali Nagari Kamang Mudik Sontoloyo, Ciptakan Pengangguran didaerahnya Sendiri

Agam Sumbar, - RN Ahmad Latif” S sos. , Datuak Samiak” Walinagari Kamang Mudik Kec. Kamang Magek  Kab. Agam tingkah lakunya bagaikan  r...

Agam Sumbar, - RN
Ahmad Latif” S sos. , Datuak Samiak” Walinagari Kamang Mudik Kec. Kamang Magek  Kab. Agam tingkah lakunya bagaikan  raja-raja kecil di zaman penjajahan, hal ini dikatakan Asrul SH selaku pemerhati Hukum saat ditemui RN di kota Padang,menurut Asrul, sikap Walinagari ini seperti Demang di zaman Belanda,  menghambat Proses ekonomi di daerah tersebut, pasalnya pihak PT Bakapindo yang hendak mengurus perizinan tambang yang sudah berjalan selama 10 tahun, oknum wali Nagari yang diduga bermental penjajah ini tidak mau memberikan rekomendasi   Proses lanjutan Izin yang sedang dalam pengurusan   untuk ditindaklanjuti ke Kab Agam,
Seyogya dia ( Wali Nagari Red ) mempermudah urusan  PT  Bakapinda yang sudah 10 tahun beroperasi di daerah tersebut, sedangkan Pemda   banyak menerima retribusi  dari PT Bakapinda melalui pajak daerah,disaat perusahan Bakapindo beroperasi  ekonomi masyarakat setempat meningkat,  misalnya warga setempat banyak bekerja di perusahan tersebut,  kini akibatnya banyak masyarakat  yang mengantungkan kehidupannya di perusahan tersebut jadi pengangguran, sehinga terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat  dratis, bukan tidak mungkin terjadi tindakan kriminal, akibat terlalu banyak di suatu daerah pengagguran terang Asrul, seharusnya  pemerintah setempat menindak oknum walinagari yang diduga menghambat proses perizinan, terutama Bupati Agam selaku perpanjangan tangan Presiden RI Joko Widodo.
Ditambahkan  Asrul diakui atau tidak,  ada niat  praktek pungli  yang akan dilakukan oknum wali Nagari bersama ketua KAN setempat,   sehinga dia mencari-cari alasan yang tidak masuk akal, Pemerintah Nagari Kamang Mudik, Kec. Kamang Magek Kab. Agam yang merupakan pemerintah Daerah terdepan dari pemerintah Kab Agam Provinsi Sumatra Barat, akan memberikan Rekomendasi wilayah izin Usaha pertambangan( WIUP ) sesuai dengan pemohon PT Bakapindo seluas 9,6 hektar, yang telah di tambang sebelumnya, apabila telah mendapatkan penjelasan dan persetujuan dari Pemerintah Kab. Agam demikian surat yang dibuat oleh walinagari tanpa kop surat Pemerintah setempat, dan di tembuskan, kepada 1-Bupati Agam” 2-Dinas Lingkungan Hudup Kab Agam, 3-Dinas Kehutanan Agam, 4-Polres Kota Bukit Tinggi, 5-Polsek Kamang  Magek, 6-Camat Kamang Magek , dan ditanda tangani oleh ketua KAN DT Kayo,dan ketua BAMUS, Drs, H. Chairul Huda. 
Sementara itu pihak dinas Kehutanan melalui UPTD Kehutanan kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ( KPHL ) Agam Raya,  mengeluarkan surat berdasarkan peta dan titik kordinat SK Menteri kehutanan dan perkebunan Nomor,’ 422/Kpts-II/1999 tangal 15 Juni 1999 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan keputusan menteri Lingkunggan Hidup,dan kehutanan Nomor’ SK3588/MENHELHK/ PTKL/IPSDH/PLA.1/5/2018. Bahwa lahan yang dimohonkan pihak PT Bakapindo diluar  kawasan Hutan.
 Terkait hal tersebut, wali Nagari saat dikonfirmasi RN melalui sambungan selulernya senen 21 januari 2019  mengatakan, proses rekomendasi izin PT Bakapindo belum bisa dilanjutkan sesuai  hasil kesepakatan dengan masyarakat, ketika disinggung apakah lahan yang diajukan PT Bakapindo termasuk tanah ulayat, namun sayangnya walinagari yang diduga bermental tuyul memutuskan sambungan selulernya.sedangkan pihak PT Bakapindo mengatakan, lahan yang diajukan perizinan tambang bukan tanah ulayat, melainkan tanah milik pribadi  PT Bakapindo yang sudah ditambangya selama 10 Th, jelasnya ke RN,  dihari yang sama wakil Bupati Agam saat di konfirmasi melalui pesan WA terkait hal yang sama tidak ada jawaban, termasuk sekda agam, saat dihubungi selulernya tidak ada jawaban.  ( Tim RN )