MUNGKINKAH MENIRU KABUPATEN BADUNG

Purwakarta, RN Sesuai program kerja (Proker), Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bad...

Purwakarta, RN

Sesuai program kerja (Proker), Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung dan Kabupaten Tegal. Berdasarkan tupoksi Komisi IV, study banding meliputi berbagai bidang antara lain kesehatan dan pendidikan. Demikian disampaikan Wakil Ketua H. Komarudin Noor, S.Ag, ketika ditemui di ruang kerjanya.

Terakait dengan pelayanan BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu, terang Komarudin Noor, Pemerintah sekarang mengharuskan masyarakat masuk dalam BPJS. Artinya, Jamkesda, Jamkesmas, Jampis sudah tidak ada lagi, kecuali KIS masih berlaku

Menurutnya, Di Tegal masih ada warganya yang miskin dan harus dibantu oleh Pemerintah. “Demikian juga di Purwakarta, menurut catatan BPJS masih ada sekitar 70.000 warga yang tergolong kategori miskin. Artinya, masuk BPJS kelas 3 saja yang rata-rata preminya Rp. 30.000 per/orang, mereka tidak mampu. Jadi, pemerintah menganggarkan sebesar Rp. 12 M untuk tahun ini, agar mereka terintegrasi ke dalam BPJS,” jelasnya, seraya menambahkan, APBD sebesar Rp. 12 M itu, 60 % ditanggung APBD Kabupaten dan 40 % APBD Provinsi.

Pada saat kunjungan ke Kabupaten Badung, Bali, Komarudin Noor mengaku menghadapi kenyataan yang sangat luar biasa. “Semua orang, kaya atau miskin, asal mau premi BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Anak sekolah di sana, katanya, dari SD sampai SMP diberi seragam dan tidak ada pungutan apapun, bahkan kepada setiap siswa diberi sebuah laptop. Sementara, bagi orang yang meninggal diberikan santunan sebesar Rp. 10 juta. “Sedangkan, kalau usia penduduknya mencapai 70 tahun, setiap orang mendapat  santunan sebesar Rp. 1 juta,”  ujarnya. 

Mungkinkah kita (Purwakarta-Red) bisa seperti Kabupaten Badung? Rasanya, memang masih mustahil. Pasalnya, APBD di sana sebesar Rp. 10 T, sedangkan PAD-nya Rp. 7 T. Sementara di Purwakarta APBD 2,1 T dan PAD-nya hanya Rp. 400 M. “Bahkan mereka mampu membantu kabupaten tetangganya,” jelas Komarudin Noor.

Menurut Komarudin, sektor pariwisata adalah penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Badung. Di Purwakarta, lanjut Komarudin Noor, sebenarnya bisa meningkatkan PAD dari sektor pariwisata Dicontohkannya, Taman Air Mancur Sri Baduga, Curug Cijalu, Situ Wanayasa, Cipanas Ciracas dll, bisa mendatangkan PAD yang besar jika dikelola secara profesional. “Kalau pemerintah daerah tidak mampu, sebenarnya bisa  bekerjasama dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Adapun susunan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta (Bidang Pembangunan) adalah   Wakil Ketua H.Komarudin Noor, S.Ag, dan anggota-anggotanya adalah Hj. Enah Rohanah, Sutisna, SH, MH, Dini Yuliani, Alaikassalam, SH.I, Darmita, Isep Saprudin Yahya, SH, MM, Asep Chandra, Ragil Sukamto. (Bbl/Hum)