Pengarahan Bupati Lamtim dan Sosialisasi PP Nomor 49 Tahun 2018

Lampung Timur, RN.  Pada acara pengarahan Bupati Kabupaten Lampung Timur dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentan...

Lampung Timur, RN. 
Pada acara pengarahan Bupati Kabupaten Lampung Timur dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manejemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Bupati Kabupaten Lampung Timur berharap agar kegiatan ini dapat menjadi solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada dan sedang dihadapi oleh para Tenaga Honorer, Kategori - 2 ataupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Lampung Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mensosialisasikan formasi yang diusulkan, seraya berdoa semoga senantiasa dapat menjadi jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Lampung Timur.

“Pertemuan kali ini memang kita sepakat untuk mensosialisasikan formasi yang kita usulkan, saya berdo’a semoga ini bisa menjadi solusi yang bapak ibu hadapi sekalian kalau tidak menjadi jawaban dari persoalan yang dihadapi ini BKD kita harapkan memiliki solusi mungkin dengan dinas terkait untuk kawan-kawan yang sudah mengabdi dengan jangka waktu yang tidak singkat ini ada perhatian pemerintah daerah agar lebih ringan apa yang dihadapi kawan-kawan sekalian”,kata Bupati Lamtim Selasa, 12/2 dalam sambutannya pada kegiatan acara pengarahan dan sosialisasi di gedung Pusiban Agung Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Chusnunia juga berharap kepada para tenaga honorer, K2 ataupun TKS nantinya jika telah memiliki status kerja agar dapat memberikan hasil terbaik dan tidak bermalas-malasan.

“Kalau kawan-kawan yang sedang berjuang ini terkabul dan jelas status kerjanya maka kerjanya jangan malas-malasan tapi berikanlah yang terbaik, saya berdo’a dan berikhtiar ada solusi terbaik kedepannya”,harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, ia menjelaskan bahwa sebagian Kabupaten / Kota yang ada di Lampung tidak mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Tapi karena ini perhatian Bupati terhadap nasib kawan-kawan ini cukup besar, kita ambil resiko ini karena mau gak mau anggaran-anggaran lain akan kita efesiensikan untuk dapat menggaji bapak ibu semua”,ujar Setdakab Lamtim.

“Jadi teman-teman juga mohon dimaklumi karena kita juga berusaha bagaimana kejelasan status kawan-kawan yang saat ini masih berstatus honorer, K2 dan lain sebagainya”,pinta Syahruddin Putera.

Selain Bupati, hadir pula pada acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD & Diklat)), M, Noer Alsyarif, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), Ahmad Badrullah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Polinmas), Wirham Riyadi. (RK/Humas)
Area lampiran