DESA JEMBULWUNUT DIDUGA SARANG PUNGLI

Jepara - RN  Program pemerintah yang pro rakyat dengan tujuan untuk meringankan beban biaya untuk pembuatan sertifikat bagi rakyat kec...

Jepara - RN 

Program pemerintah yang pro rakyat dengan tujuan untuk meringankan beban biaya untuk pembuatan sertifikat bagi rakyat kecil tidak didukung oleh pejabat tingkat daerah dalam hal ini oknum kepala desa di daerah Pati. Hal ini sangat disayangkan karena yang seharusnya pemerintah desa yang paling dekat posisinya dengan masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk secara langsung menjalankan program-program  yang mensejahterakan dan memakmurkan rakyat justru sebaliknya yang dilakukan. Para oknum kepala desa yang seharusnya dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat gratis melalui program  PTSL yang di instruksikan oleh Bapak Presiden Jokowi justru menjadi ajang pungli bagi para oknum kades setempat. Sangat ironis sekali tindakan para oknum kades di daerah Pati ini yang seharusnya melayani dan membantu masyarakat justru menindas dan memeras rakyatnya untuk memperkaya diri. 

Berdasarkan keterangan dari narasumber  Tim  Radar Nusantara memperoleh informasi dan bukti bahwa setiap peserta PTSL oleh oknum desa telah dipungut biaya  seminimnya 600.000 sampai 1.500.000 per sertifikat tergantung jarak lahan yang ditempuh. Jika program ini gratis  mengapa masih dipungut biaya sebegitu besar?. Dalam hal ini peserta PTSL tentunya jumlahnya tidak sedikit, jadi dana hasil pungli ini siapa yang menerimanya ?. Tim Radar Nusantara sudah berusaha mengklarifikasi ke beberapa oknum kepala desa seperti kepada kepala desa Jembulwunut dan Tanjungsari tetapi mereka diam seribu bahasa dan melempar persoalan pungli ini kepada oknum lainnya. Para oknum kepala desa tersebut berusaha terus menghindar tanpa memberi penjelasan apapun.

Oleh sebab itu demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia  maka Tim Radar Nusantara menghimbau kepada pemeritah kabupaten Pati dalam hal ini Bapak Bupati Pati dapat menindak tegas dan memberi sanksi yang seberat-beratnya kepada  oknum kepala desa yang telah terbukti melakukan pungli program PTSL yang memberatkan masyarakat kecil. Kepada penegak hukum yaitu pihak Kejaksaan dan Kepolisian dapat menindak  dan memproses secara hukum atas tindakan pungli yang dilakukan oleh para oknum kepala desa yang ada di wilayah Pati . Di maksudkan supaya ada efek jera sehingga peristiwa tersebut tidak akan terulang lagi dimanapun.