Diduga Ada Mark Up Dalam Proyek Pengadaan Booth UMKM

Depok, RN - Proyek pengadaan sarana penunjang UMKM di Store Indomaret di Kota Depok Tahun anggaran 2018,  menuai sorotan dari penggiat...

Depok, RN - Proyek pengadaan sarana penunjang UMKM di Store Indomaret di Kota Depok Tahun anggaran 2018,  menuai sorotan dari penggiat anti korupsi, pasalnya booth atau kios tersebut disinyalir tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi dugaan Mark Up. selain itu pekerjaannya pun diduga kuat melebihi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan informasi dari nara sumber salah satu anggota penggiat anti korupsi, Ivan M, SH, pekerjaan pengadaan booth untuk UMKM tahun 2018 senilai Rp. 1. 233. 012.000,-. dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, diduga kuat tidak sesuai spek. Pasalnya booth UMKM tersebut sampai bulan Februari 2019, masih ada yang belum di sticker logo Kota Depok dan sticker motif batik Kota Depok

"Kondisi dalam kios sangat tidak representatif, atapnya pendek dan terlalu sempit sebagai tempat berjualan, serta ada dugaan indikasi mark up", terangnya saat berjumpa di bilangan Margonda Depok, Jumat (22/3/19).

Dia juga mengatakan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di duga melebihi tahun anggaran, pasalnya melihat langsung pada februari 2019, booth tersebut masih di kerjakan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut.

Menanggapi adanya dugaan tersebut,  Kepala Disdagin Kota Depok Kania Parwati, lewat pesan singkat di selular, Sabtu (23/3/19), mengatakan kios masih ada jaminan pemeliharaan." Kios masih memiliki jaminan pemeliharaan", ujarnya.

Saat dikonfirmasi mengenai progres pekerjaan tersebut, berdasarkan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BA PHO) dan Penilaian Hasil Pekerjaan (BA PHP) pada bulan Desember 2018 lalu, Kania tidak memberikan keterangan soal itu.

Kemudian ketika ditanya, berapa jumlah nilai pembayaran yang dibayarkan oleh Pemkot Depok, sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Disdagin untuk pekerjaan tersebut, Kania mengatakan Pemkot sudah membayar hasil pekerjaan  tersebut, tanpa mau menyampaikan nilai pembayarannya.

"Sudah dibayar, tapi masih ada yang ditahan sampai jaminan pemeliharaan berakhir. Pengisian penggunaan kios sedang dalam proses, di bawah koordinasi DKUM", pungkasnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzanna saat dihubungi lewat selular, Selasa (26/3/19), tidak bisa menyebutkan jumlah pembayaran yang dibayar Pemkot kepada kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut, lantaran  menurutnya Disdagin yang punya kegiatan, jadi Disdagin yang tahu rinciannya.

"Yah tidak bisa, kenapa tidak ke dinasnya saja, kan dinas yang tahu. Rinciannya ada pada dinas, kalau di saya globalnya saja", ujarnya. (riki)