Gatot Supramono : Pembubaran Yayasan Pelanggar Kesusilaan Pemohonnya Kejaksaan ?

Lampung Timur. - RN  Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampu...

Upacara Pengucapan Ikrar Peserta Kirab Pemuda Tahun 2018.

Festival 1,000 Tungku Industri Masyarakat Desa Braja Luhur.

Amir Faisol Hadiri Pembukaan Stand Penggalangan Dana Sulteng.

Lampung Timur. - RN 
Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Timur, Drs. Hi. Syafruddin,M,Pd,I ketika dimintai keterangan terkait dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda, binaan Mualim sejatinya dibubarkan, ia mengatakan pihaknya telah mencabut izin operasional Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Kecamatan Bumi Agung sebab telah habis masa berlaku pada 2018 lalu.

"Izin operasionalnya sudah saya cabut, secara hukum tidak bisa karena masa berlakunya sudah habis, lihat saja ijin operasionalnya, berlaku atau tidak",Kata Syafruddin Kasi PAKIS Kemenag Lamtim ketika dikonfirmasi Radar Nusantara Sabtu, 23/2 jam 8:47 WIB melalui sambungan telepon selularnya.

Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Majid telah menjabat sekitar 2 tahun, namun selama ini dirinya tidak mengetahui tentang keuangan, karena seluruh pengelolaan keuangan sepenuhnya ditangani oleh Mualim Pembina dan Pengawas atau gurunya.

"kurang tau, belum pernah tau rincian yang seperti itu, cuman biasanya langsung di handle oleh pengasuh",ungkap Pengurus.

Ia mengatakan selama 2 tahun menjabat Ketua Pengurus tidak diberikan Surat Keputusan (SK) berikut pada bidang lainnya khususnya bidang pendidikan nonformal.

"Emang belum ada SK, untuk semua bidang apa saja, khususnya untuk nonformal",paparnya.

Meskipun Pengasuh Ponpes Miftahul Huda, Mualim dan anaknya terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap 6 orang santri, seperti diberitakan media massa, Ketua Pengurus, Majid tetap setia tak akan mungkin berpaling karena tujuannya belum tercapai.

"Kalau secara pribadi itu gak ada urusan tentang itu, yang penting saya disini punya tujuan mencari guru, ilmu dan berkah. Ya kalau bicara rasa prihatin pasti ada, saya tidak mengingkari guru apalagi berpaling, intinya saya ingin belajar dan tujuan itu belum tercapai",

Menurut Gatot Supramono [6], "Pembubaran Yayasan dengan alasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maka pihak yang tepat menjadi pemohonnya ialah Kejaksaan, karena Kejaksaan sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tugasnya, karena Kejaksaan yang mewakili kepentingan umum, sedangkan perbuatan Yayasan melanggar kepentingan umum", seperti dikutip dari shallmanalfarizy.com edisi, 11 Mei 2017 tentang Prosedur Pembubaran Yayasan.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 62 berbunyi : "Yayasan BUBAR karena putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan KESUSILAAN". Anggaran Dasar Pembubaran Pasal 42 1) Yayasan bubar karena 1. putusan Pengadilan yang telah berkekuatan  hukum tetap berdasarkan alasan  (1) Yayasan melanggar  ketertiban umum dan KESUSILAAN. (Ropi).
Area lampiran