Terbitkan Dua IMB di atas Tanah Bermasalah, M. Jamil” Kadis BPMPSP Pknbaru Diduga Terima Suap.

RN Pknbaru Riau. Malang benar nasib yang dialami Putri Sari salah seorang warga di Pekabaru Riau, sudah jelas tanahnya dalam prose...

RN Pknbaru Riau.

Malang benar nasib yang dialami Putri Sari salah seorang warga di Pekabaru Riau, sudah jelas tanahnya dalam proses Pradilan dijadikan tempat pembangunan hotel Miosa sedangkan perkara ini belum ada putusan hukum. Tragisnya para pejabat di Pekanbaru diduga ikut telibat dalam konspirasi terkait pembangunan hotel tersebut.

Seharusnya pejabat pknbaru Riau melindungi warganya, namun sayangnya pejabat yang di gaji oleh pajak Rakyat,disinyalir tutup mata, sehinga warga jadi bulan-bulanan oknum pejabat yang bermental tuyul, hal ini terlihat jelas ketika putusan Mahkamah Agung belum ada kepastian Hukum "siapa yang menang atau kalah".namun didalam objek perkara tersebut sudah di terbitkan izin mendirikan bangunan ( IMB ) sebanyak 2 X. Oleh M Jamil Kadis ( BPMPSP ) Badan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kota Pknbaru, hal ini sudah jadi pemberitaan hangat media Oline.

Awalnya dari IMB bisa keluar dua kali oleh pejabat di satu objek yaitu hotel Mimosa, tapi pihak Badan Penananaman Modal Pelayanan Satu Pintu (BPMPSP) malah diduga ikut dalam rekayasa pembanguna hotel tersebut ," ujar Ketua LSM Penjara Indonesia, Dwiki Zulkarnain, Kamis (28/2/19).

Bukan tidak beralasan saya katakan demikian, terlihat dari cara BPMPSP mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lebih dari satu kali."IMB pertama terbit 27 Oktober 2016 sedangkan terhitung tanggal 7 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 tidak ada IMB yang terbit di Kota Pekanbaru, dan setelah itu tanggal 14 Desember 2017 papan IMB pertama dicabut diganti dengan papan IMB kedua yang terbit tanggal 14 Desember 2017, ini ada apa?," kata Dwiki.

Lebih mencengangkan lagi lanjut Dwiki, pada tanggal 27 Desember Satpol PP Kota Pekanbaru telah menyegel hotel Miosa di Jalan Riau No 91 Pekanbaru atas instruksi Muhammad Jamil selaku kepala BPMPSP, tapi tanggal 5 Januari 2018 terbit lagi IMB yang ke 3 dan segel dicabut diduga atas instruksi M Jamil."Nah ini pemerintah apa namanya dengan seenaknya bongkar dan ganti pasang izin, anehnya pelakunya sama tertulis tentunya tas pimpinan M Jamil," kata dia.

Bahkan sebelumnya telah ditetapkan saat rapat dengar pendapat (RDP) oleh komisi I DPRD Kota Pekanbaru pada tangal 24 Nofember 2017 dimana saat itu disimpulkan IMB terbit diatas tanah berperkara dan IMB itu telah dan harus dicabut.

"Bahkan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan tanggal 11 Nofember 2017 dan ditemukan banyak pelanggaran termasuk AMDAL, jumlah lantai yang tertulis semua pengawas dinas tatakota dan tataruang pada papan IMB, tapi celakanya dinas tersebut sudah tidak ada lagi sejak tanggal 2 Oktober 2017. Ini negara atau "pemerintahan milik para pejabat" karena dengan seenaka perutnya mereka mengelola pemerintah secara pribadi," katanya.

Untuk Dwiki minta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia turun tangan ke Pekanbaru untuk melakukan pendidikan tata kelola pemerintahan pada pejabat yang semena-mena seperti yang terjadi saat ini.

"Kali ini saya harus beritahu Kementerian Dalam Negeri sebab saya sudah melapor kemana-mana tapi belum ada tindak lanjut, yang pasti oknum pejabat nakal ini mereka harus bertanggung jawab.Pungkas Dwiki.**