Walikota Jambi & Direktur PDAM ; Langgar Konstitusi .

Radar Nusantara Jambi ; Peraturan Per Undang-undangan   yang dikeluarkan Pemerintah dan pemerintah daerah tentang pelayanan publik  kh...

Radar Nusantara Jambi; Peraturan Per Undang-undangan   yang dikeluarkan Pemerintah dan pemerintah daerah tentang pelayanan publik  khususnya masalah besaran tarif  sudah sesuai harapan masyarakat jambi .Namun prakteknya justru dilanggar oleh Walikota Jambi dan Direktur PDAM Tirta Mayang  dengan menaikan tarif sebesar 100 % .hal ini bertentangan dengan Undang-Undang  maupun Peraturan Walikota .. Akibatnya kebijakan tersebut mendapat perlawanan  dari berbagai kalangan  Lembaga Swadaya Masyarakat dan Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia ( HIPSI ) Provinsi Jambi .

Walikota Jambi Syarif Fasha dengan menyetujui  usulan kenaikan tarif  oleh  Direktur PDAM Tirta Mayang tanpa melalui mekanisme yang  benar sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku tindakan tersebut berpotensi perbuatan melawan hukum ,dengan menaikan besaran tariff air minum sebesar 100% bias berujung pungutan liar .

Empat peraturan yang dilanggar oleh Walikota Jambi Syarif Fasha dan Direktur PDAM Tirta Mayang Erwin Jaya Zuhri  diantaranya Undang-Undang nomor ;25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik pasal 31 ayat ( 4 ) menyebutkan penentuan biaya/tariff pelayan publik.Sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 ditetapkan dengan persetujuan anggota DPR.DPRD tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengeluar juklak dan juknis  Peraturan mendagri Nomor ;71 Tahun 2016 ,tentang perhitungan dan penetapan tariff air minum.Kenaikan tarif air minum tidak boleh lebih 4 % disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi , hal ini dikuatkan oleh Exekutif maupun Legislatif dengan mensahkan  Peraturan Daerah Nomor ;12 Tahun 2015 ,Kenaikan tariff air minum hanya diperbolehkan 7 %.

Tiga aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah maupun pemerintah daerah nampaknya belum cukup ,walikota jambi Syarif Fasha pun membuat Peraturan Walikota Nomor ;45 Tahun 2018 dan disahkan pada tanggal 15 agustus sebagai dasar PDAM Tirta Mayang bias menaikan tariff sesuai dengan aturan.Namun faktanya Peraturan Walikota ( Perwal ) dalam Bab IV pasal 6 sangat jelas dilanggar oleh PDAM Tirta Mayang. Pemberlakuan tarif ini efektifnya September tahun 2018 hingga tahun 2021 .namun faktanya dilapangan bukan 7 % yang diterapkan kemasyarakat jasa konsumen air minum melainkan 100 persen .

Kenaikan tarif yang membebani masyarakat kota jambi mendapat prrotes keras dari berbagai kalangan beberapa elemen masyarakat dengan melakukan demo atau aksi turun kejalan meminta walikota menurunkan tariff sesuai dengan undang-undang yang berlaku ,itupun tidak digubris oleh walikota maupun PDAM Tirta Mayang Jambi .

Sementara ketua pansus tarif air minum Ir.Paul Andre Marisi dalam hering dengan Aliansi Masyarakat Kota Jambi Menggugat , dengan tegas  mengatakan , bahwa keputusan walikota tersebut jelas tidak mengacu pada peraturan yang ada ,jadi pungutan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Mayang Jambi jelas sudah mengarah Pungli .

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemantau Kewenangan Abdulah ketika diminta keterangan beberapa waktu lalu seusai melakukan aksi demo menegaskan , kalau sekarang ini beberapa LSM turun kejalan melakukan aksi demo karena pemerintah kota dan Direktur PDAM sudah berbuat zholim terhadap rakyat kota khususnya pelanggan air minum yang menaikan tarif seratus persen. Dan kawan-kawan tidak akan berhenti mempresur/menekan pemerintah kota  maupun PDAM Tirta Mayang .

Secara terpisah ketua DPD Himpunan Insan Pers Indonesia Provinsi Jambi M.Ikhsan Ely ketika diwawancarai Mata Hukum diruang kerjanya beberapa waktu lalu, dengan lantang mengatakan , Mana janjimu pak walikoita , ketika bapak mencalonkan kembali yang kedua dalam visi misinya berjanji  mensejahterakan masyarakat , belum seumur jagung walikota jambi sudah mulai membuat masyarakat menjerit dengan menaikan tarif air minum sebesar 100 %. Pemberlakuan rekening tagihan  ini terhitung bulan September  20018. 

Lebih jauh dikatakan Ikhsan Eli , meminta kepada anggota dewan kota sebagai wakil rakyat jangan mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi garda terdepan ketika rakyat dizholimi oleh penguasa gunakan haknya untuk  membuat hak angket sebab Walikota Jambi dan Direktur PDAM telah melanggar Undang-Undang . ( Nurdianto )