LKBHMI Pandeglang : Apresiasi Penuh Bawaslu Tanggap Atasi Dugaan Kasus Money Politics

Pandeglang, Radar Nusantara Soal adanya dugaan politik uang yang menyeret nama Caleg anak Bupati Pandeglang Rizka Amalia Natakusuma,...

• 
  

Pandeglang, Radar Nusantara
Soal adanya dugaan politik uang yang menyeret nama Caleg anak Bupati Pandeglang Rizka Amalia Natakusuma, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Pandeglang menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang tanggap sudah atasi dan selesaikan dengan bijak sesuai dengan prosedur.

Hal ini disampaikan Rizqi Aulia Selaku Direktur Eksekutif LKBHMI Pandeglang dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin, (29/4/19).

Rizqi Aulia menuturkan sangat mengapreasi kinerja Bawaslu Pandeglang yang cepat tanggap terhadap dugaan money politics karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk kasus money politics pasal 284 menyebutkan, "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi" jelasnya.

"Untuk kasus yang di Sobang yang menimpa anak bupati Pandeglang disitukan sudah jelas, setelah saksi di panggil ternyata yang bagi-bagi uang disitu bukan team kampanye ataupun peserta pemilu, maka secara hukum formil ini enggak tergolong dalam kasus money politics, akan tetapi kalau kita tabayun lebih dalam oknum yang bagi-bagi uang bisa aja kan ada kemungkinan memiliki motif lain, atau ini hanya skema yang dibuat oleh team kampanye.Tapi ya gak bisa berbuat lebih, kecuali merekomendasikan untuk amandemen UU tentang pemilu dalam kasus money politics, tambahnya.

Dirinya juga mengatakan berharap kepada elit intelektual menjadi mediator penenang masyarakat terhadap berbagai macam dugaan penyelewengan penyelenggaraan pemilu, bukan malah menjadi kompor dan andil mempolarisasikan perspektif masyarakat terhadap peserta demokrasi dan berharap adanya amandemen UU pemilu khususnya terhadap kasus money politics, agar tidak lagi ada celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu, jelasnya.

"Kami berharap kepada elit intelektual menjadi mediator penenang masyarakat terhadap berbagai macam dugaan penyelewengan penyelenggaraan pemilu, bukan malah menjadi kompor dan andil mempolarisasikan perspektif masyarakat terhadap peserta demokrasi dan berharap juga adanya amandemen UU pemilu khususnya terhadap kasus money politics, agar tidak lagi ada "celah" yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu, tutupnya.**(AS/Wans).