Politik Uang Merajalela Di Kabupaten Jepara

Jepara-RN Pelaksanaan pesta Demokrasi/Pemilu 17 April 2019  secara serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia telah selesai. O...

Jepara-RN

Pelaksanaan pesta Demokrasi/Pemilu 17 April 2019  secara serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia telah selesai. Otomatis proses kontestasi para Caleg (calon legislatif) juga telah berakhir . tapi sangat disayangkan apabila pesta demokrasi yang diharapkan menjadi pesta demokrasi yang bersih dan bermartabat tapi justru yang terjadi sebaliknya. Karena dalam proses demokrasi yang ada di Kabupaten Jepara ini di nodai dengan adanya politik uang. Hal ini sudah bukan rahasia lagi di tengah-tengah masyarakat Jepara. 

Beberapa Oknum caleg yang berambisi menjadi Anggota Legislatif telah menghalalkan segala cara termasuk dengan memakai politik uang untuk mendapatkan suara pemilih sebanyak-banyaknya.

Walau begitu masifnya politik uang ini telah dilakukan oleh oknum calon legislatif namun tidak satupun yang tersentuh oleh Bawaslu Jepara. Dimanakah keberadaan Bawaslu ??.

Peran Bawaslu yang kurang maksimal menjadi peluang bagi para oknum calon anggota legislatif yang berambisi dengan politik uang dapat melenggang dengan mulus menuju singgasana. Jika hal ini terjadi maka produk anggota Legislatif yang di hasilkan setelah duduk di kursi Dewan pasti akan menjadi lintah penghisap darah masyarakat yang diwakili nya untuk mengembalikan modal ketika masih mencalonkan diri. Bahkan kedudukannya akan dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri.

Sangat disayangkan jika hanya orang-orang yang punya pengaruh dan punya uang saja yang bisa menjadi pejabat Legislatif, sementara orang-orang yang punya kemampuan, intelektual, akuntabilitas dan integritas kalau tidak punya uang harus terbuang.

Dengan adanya efek pengaruh dari penguasa kota Jepara dan adanya indikasi politik uang maka keluarga Bupati dan Wakil Bupati Jepara dengan mudah dapat menguasai Kabupaten Jepara, terbukti dari perolehan suara merupakan suara terbanyakdari hitung cepat sementara.

Tim RN bersama sebagian masyarakat Jepara menginginkan sistem pemilu dan Undang-undang pemilu diubah dan Bawaslu diganti dengan Satgaslu, yang anggotanya melibatkan Institusi Kepolisian , TNI dan Kejaksaan. Supaya pemilu yang akan datang menjadi pemilu yang bermartabat dan bersih dari politik uang.