Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Masih Mewarnai Pemerintahan Kota Depok

Ilustrasi Gambar Depok, Radar Nusantara Memasuki tahun ketiga pasangan Idris Abdul Somad dan Pradi Supriatna memimpin kota depok, mas...

PPDB SMA/SMK Negeri Kota Depok Berjalan Kondusif

SMK Negeri 1 Depok Jadi Sekolah Keempat yang Dikunjungi Disdukcapil

Warga Kecamatan Tapos Minta Kepada Kejari Depok, Usut Tuntas Dugaan Pungli di SMA Negeri

Ilustrasi Gambar

Depok, Radar Nusantara

Memasuki tahun ketiga pasangan Idris Abdul Somad dan Pradi Supriatna memimpin kota depok, masih diwarnai perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini dibuktikan  dengan ditangkapnya lurah kalibaru (AH) oleh tim saber pungli polres depok. AH tertangkap tangan melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap seorang warga yang  hendak mengurus surat akte jual beli tanah. Barang bukti  berupa uang jutaan rupiah  telah diamankan tim saber pungli dalam operasi tersebut. Selain itu adapula perbuatan kolusi yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang dengan gagah berani telah mengerjakan proyek di unit kerja sekda dan di salah satu opd, padahal belum kantongi surat perintah melaksanakan kerja. Si oknum pengusaha meyakini hasil pekerjaan nya akan dibayar meski belum ada spmk .toh hal ini dianggap biasa di ranah perintahan kota depok, sedangkan unsur nepotismenya yang konkret,ternyata walkot telah menjilat ludahnya sendiri, kenapa demikian? Beberapa waktu lalu adabeberapa pegawai pemekot depok yang tertangkap tangan menggunakan narkoba, saat itu idris somad walkot menyatakan pasti pihaknya akan ambil sikap tegas dan akan beri sanksi berupa pemecatan terhadap para pegawai yang terbukti dan telah disidang karena positif gunakan narkoba, tetapi kenyataan nya mereka masih aktif sebagai pegawai pemkot, hanya dipindah bagian saja. Ini adalah satu bukti betapa kkn telah menggurita di pemkot depok, soal mutasi ratusan pejabat beberapa waktu yang lalu pun ditengarai sarat KKN, mekanisme daftar urut kepangkatan tidak dipakai, dan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan juga tidak dilibatkan. Demikian pula dalam hal lelang jabatan kepala dinas PUPR yang terpilih adalah seorang pejabat yang belum pernah menjabat kepala dinas  sepanjang kariernya selaku ASN, ia bahkan terseret peroalan hokum saat jadi kepala bidang di salah satu opd. Soal mutasi berbau unsur like and dislike, sarat kkn., bukan isapan jempol semata, waktu yang berbicara dan waktu yang akan membuktikan kelak dikemudian hari.

Mencermati kejadian tersebut maka wajar jika masyarakat menganggap pemerintahan Kota Depok ditangan pasangan walikota dan wakil walikota depok sekarang ini, dinilai belum berhasil memenuhi janji politiknya. Pada saat kampanye, pasangan idris abdul somad  dan pradi supriatna berjanji akan menjalankan pemerintahan yang baik dan benar, pemberantasan korupsi termasuk dalam program yang digadang gadang  akan dicanangkan diseluruh  organisasi perangkat daerah (OPD) dalam lingkup pemerintahan kota depok.

Disatu sisi, Idris Abdul Somad dalam konferensi pers yang  dihadiri oleh hampir seluruh pewarta yang bertugas di kota Depok mengklaim bahwa ia dan pasangannya  telah 90 % berhasil memenuhi janji politiknya. Padahal pada kenyataannya masih ada beberapa program yang belum berhasil dituntaskannya.

Begitu juga dengan bergantinya program Kota Depok, yakni awal masa pemerintahannya sangat gencar memamerkan program Depok Cyber City, kini jargon tersebut telah hilang tertelan program Depok Bersahabat. Hal tersebut makin menjadi pertanyaan masyarakat apakah Depok Cyber City yang telah mengeluarkan banyak anggaran. Alokasi anggarannya 50 milyar menurut sumber yang layak dipercaya.. apakah sudah terwujud atau tidak, tetapi kenyataan nya didalam gedung pemkot sendiri masyarakat tidak bisa bebas meng akses internet. Jadi jelaslah sudah bahwa semua bentuk kebohongan public di tubuh pemkot depok berjaan amat rapi karena sistemik dan masiv..

Dalam pembebasan lahan alun alun senilai Rp.165M  diduga kuat  juga terjadi perbuatan korupsi, hal ini dikarenakan pejabat terkait semuanya tidak satu kata dalam memberikan keterangan terkait anggaran tersebut, para pewarta dan warga pun berharapa agar aparat hukukm serius menangani. Jika ada unsur masyarakat yang buat laporan, diharapkan laporan itu tidak “masuk angina”. Kemudian dalam pembebasan lahan untuk membuat ruang terbuka ramah  keluarga / taman bermain dibeberapa wilayah pembebasan tanahnya cenderung menggunakan cara-cara yang tidak patut dilakukan, bahkan merugikan masyarakat, meskipun niatnya adalah menuntaskan janji politiknya pada saat kampanye, selayaknya  pasangan walikota IAS dan PS beserta OPD terkait tetap memperhatikan dan mengutamakan  kepentingan masyarakat. Termasuk ambil solusi terbaik bilamana dalam menjalankan program tersebut, ternyata ada yang dirugikan.

Apa saja program “dagangannya”  yang belum berhasil dipenuhi oleh IAS dan PS pasangannya?.. simak dan ikuti  berita ini pada  penerbitan edisi berikutnya. (HERDIAN)