KPU PALAS DINILAI SANGAT AMBURADUL SEORANG CALEG KAB PADANG LAWAS TIDAK TERDAFTAR DI (DPT-HP)II

PALAS,Radar Nusantara Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) II dinilai sangat" amburadul," hal ini sesuai penelusuran...

PALAS,Radar Nusantara

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) II dinilai sangat" amburadul," hal ini sesuai penelusuran Calon DPRD Kab Padang Lawas Sumut  Saymsudin Sianturi dari PAN dapil 3 Kec Aeknabara Barumun Kec Barumun Tengah Kec Huristak Kec Sihapas Barumun (01/05/19)

Awalnya sesuai keterangan Caleg Syamsudin Sianturi yang juga selama ini bekerja sebagai profesi jurnalis Radar Nusantara sampai saat ini,  DPT-HP II Kab Padang Lawas pendataannya tidak benar benar mengimput Data dari desa untuk menjadi Pemilih Tetap  (DPT).

Syamsudin Sianturi menilai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)ll tahun 2019 yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas  amburadul, dari hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya banyak ditemukan sejumlah permasalahan contoh masyarakat telah meninggal beberapa tahun yang lalu tetap keluar C6, masyarakat yang sudah lama berdomisili di luar Kab Palas tetap keluar C6 nya contoh masyarakat desa Sialiali, desa Tobing tinggi Kec Aeknabara, Desa Pasar Huristak tepatnya perkebunan Patogu Janji dan beberapa masyarakat masih banyak ditemukan tidak terdaftar.

Syamsudin laporankan temuannya ke Panwaslu Kab Palas tgl 22/04/19 yang lalu yang diterima oleh Berlin Tga Langit Harahap SH, ternyata legal stending sebagai pelapor saja tidak jelas identitasnya (tidak terdaftar di  DPTHP ll ) yang artinya nomor NIK KTP 1221040708740001 atas nama Syamsudin Sianturi , sementar data  di DPTHP ll TPS 02 Desa Parsombaan Kec Lubuk Barumun  Kab Palas nama yang sama dan tempat tgl lahir yang sama no KK dan NIK yang berbeda 1207231809***** seharusnya syamsudin memilih DPK terang Berli.

Ketua KPUD Indra Syahbana Nasution saat di komfirmasi melalui whataap nya terkait hal diatas tidak ada jawaban apapun sampai berita ini di terbitkan.

Tempat terpisah Caleg dari PAN dapil 2 Rosmala Manik saat di komfirmasi menilai KPUD Kab Palas juga dinilai tidak benar benar mengambil data dari desa yang ada di wilayah Kab Palas ini maka terjadi hal seperti diatas, ibu Rosmala mengharap mengaudit anggaran KPUD yang di nilai tidak benar benar merealisasi anggaran untuk pendataan perdesa oleh petugas KPPS, dan besar harapanya penegak hukum dan pihak terkait menindak lanjuti hal di atas dan bisa di nilai merugika  masyarakat terlebih2 para celeg terangnya. S.str