Diduga Ilegal Galian C Di Desa Penaruban Purbalingga Dilaporkan Ke Polda Jawa Tengah

Purbalingga.RN Akhirnya Pada hari Selasa Siang 11 Juni 2019 Ketua LSM GMBI Wilayah Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Melaporkan Te...

Purbalingga.RN

Akhirnya Pada hari Selasa Siang 11 Juni 2019 Ketua LSM GMBI Wilayah Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Melaporkan Terkait Galian C yang Berada Di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Ke MAPOLDA JATENG.

Menurut Keterangan salah Satu Tim dari LSM GMBI Wilayah Kecamatan Bukateja Mengatakan “Surat Pelaporan Yang ditujukan Kepada KAPOLDA JATENG C.q DIRKRIMSUS POLDA JATENG dan ditembuskan Kepada GUBERNUR JAWA TENGAH,Kepala ESDM Propinsis Jawa Tengah,Dan Kepala PUSDATARU Propinsi Jawa Tengah sudah Dilayangkan dan Sudah  Diterima Masing Masing yang Bersangkutan”.

Dan Kami juga Bersyukur dan Berterimakasih dan Patut Memberikan APRESIASI Kepada Pihak KEPOLISIAN dan PIhak PEMERINTAH Propinsi Jawa Tengah dikarenakan Sambutan dan Keseriusan dalam Melakukan/Melaksanakan Tugasnya Sebagai Pelayan,Pelindung dan Pengayom Masyrakat.

Berdasarkan Keterangan Dari IMAMUDIN sebagai Ketua LSM GMBI Wilayah Kecamatan Bukateja lebih Lanjut menerangkan bahwa Galian C yang berada di Desa Penaruban Kec.Bukateja Kab.Purbalingga tersebut saya Laporkan Dikarenakan :

1. Perijinan yang saya Tahu adalah Ijin Menggunakan Lahan dan Bangunan untuk Parkir

2. Perijinan untuk Pembuatan Kolam bukan Untuk Melakukan Penjualan Matrial Pasir dan Bebatuan.

Akan Tetapi mengapa Saya Laporkan secara Resmi dikarenakan Dalam Proses Perjalanannya Pihak Pelaksana yaitu PT.ADISENAWISHAKA DYAKSA ( DIRUT : Aldio Krisarto ) yang berkedudukan Di Jl.Kweni No.20 RT.08 RW.03 ,Terbah Wates-Kulon Progo-Jogjakarta diduga Sudah Melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara.

Diduga Kuat PT.ADISENAWISHAKA DYAKSA telah melakukan Perbuatan – perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara yakni : Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,  IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut Keterangan dari Salah satu Personil Tim yang melaporkan Terkait Galian C “ Kepala BPSDA Serayu-Citanduy ( Agus Sugiharto,ST.MT ) menerangkan Bahwa Kegiatan yang ada Di Lokasi Lambiran Sungai Pekacangan seluas 3000 M2 dengan Peruntukan Insidenti ( Parkir ) dengan jangka Waktu selama 2 Tahun ( Februari 2019 s/d Februari 2021  adalah Semata Mata adalah PEMAKAIAN TANAH Dan /Atau BANGUNAN bukan untuk Dilakukannya Penggalian/Penambangan dan Selanjutnya adanya Tindakan Penjualan Matrial Pasir dan Bebatuan. 

Berdasarkan Keterangan IMAMUDIN Lebih Lanjut Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah dan/Atau Bangunan yang dibuat antara Agus Sugiharto , ST.MT Sebagai Kepala Balai PSDA Serayau – Citanduy yang selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA dan ALDIO KRISARTO Sebagai DIRUT PT.ADISENAWISHAKA DYAKSA yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA yang dibuat Pada Hari Jumat , 08 Februari 2019 nernomor 547.2/096 menerangkan antara Lain :

1. Pihak PERTAMA menyerahkan Objek Tanah yang Terterang Diatas ( Tanah Lambiran Sungai Pekacangan ) yang berada di Desa Penaruban Kec.Bukateja Kab.Purbalingga-Jawa Tengah.

2. Pihak PERTAMA berhak menerima Retribusi atas pemakaian Lahan Tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 ( Tiga Juta Rupiah ).

3. Pihak KEDUA diwajibkan untuk Menjaga,Memelihara,dan mengamankan Kelestarian Tanah dan Lingkungan Hidup.

4. Pemeliharaan INSIDENTIL ( Parkir ) yang mendapat dampak Langsung akibat dengan adanya Bangunan INDENTIL adalah Tanggungjawab Pihak KEDUA.

Akan Tetapi Dalam Prakteknya Dilokasi Bantaran Sungai Pekacangan diduga adanya Kegiatan Pembuatan KOLAM  yang tidak jelas peruntukannya yang secara Jelas Tidak tertuang Dalam Surat Perjanjian tersebut diatas.

Menurut Saya ( IMAMUDIN )  Maksud dan Tujuan Pembuatan KOLAM Tersebut diduga hanya untuk Mengelabui Masyarakat Umum yang Sejatinya adalah PENAMBANGAN PASIR dan BEBATUAN yang bertujuan demi kepentingan KOMERSIL ( Diperjualbelikan ) .

(Berita Ini akan Berlanjut Hingga Adanya Kejelasan ) .PWT