Seluruh Fraksi Sepakat buat Pansus Dana Rp.200 Milyar Yang Di Depositokan Pemkab Kotim

-----Tanggapan terakhir fraksi DPRD Kotim----- SAMPIT, RN 6 Fraksi pendukung DPRD Kotawaringin Timur menyampaikan pandangan terakhirnya a...

-----Tanggapan terakhir fraksi DPRD Kotim-----
SAMPIT, RN

6 Fraksi pendukung DPRD Kotawaringin Timur menyampaikan pandangan terakhirnya atas laporan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 melalui rapat paripurna, di Gedung Utama DPRD Kotim, Senin, 24 Juni 2019.

Seluruh faksi DPRD mendesak agar pimpinan DPRD membentuk panitia khusus (pansus). Menurut Mereka dana Rp 200 miliar oleh Pemkab Kotim di deposito ke 3 bank swasta tidak pernah dilaporkan ke DPRD, sehingga patut dipertanyakan akan kejelasan dana itu.

Fraksi yang sepakat dibentuk pansus yakni PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Gerindra, Amanat Nasional Demokrat, dan Kebangkitan Hati Nurani.

"Kami dari fraksi PDI Perjuangan meminta agar pimpinan DPRD membentuk pansus," kata juru bicara fraksi itu Alexius Esliter.

Begitu juga disampaikan Darmawati juru bicara Fraksi Golkar. Mereka meminta agar dibentuk pansus karena deposito itu berdampak ke berbagai aspek.

"Banyak program hingga pendapatan asli daerah yang tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, kondisi ini tentunya menciderai pemerintah," katanya.

Ketua Fraksi Demokrat, Dani Rakman juga mendukung agar dibentuk pansus meski mereka menyepakati draf Raperda itu dibahas lebih lanjut.

Namun untuk perbaikan karena banyak program yang tidak terealisasi Pansus angket harus dibentuk terkait deposito itu.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Jainudin Karim menegaskan perlu perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar tersaji secara realistis dan akuntabel.

"Pada prinsipnya kami menerima sesuai mekanisme yang ada dengan harapan kedepan lebih maju dan berkembang baik dari fisik sarana dan prasarana, SDM dan lain-lain terkait adangan deposito kami mendesak agar dibentuk pansus," ucapnya.

Fraksi Amanat Nasional Demokrat melalui juru bicaranya Dadang H Syamsu mendesak agar DPRD menggunakan haknya.

"DPRD punya hak, interpelasi, angket dan hak menyampaikan pendapat. Fraksi kami ingin agar hak itu digunakan," tegas Dadang.

Fraksi Kebangkitan Hati Nurani yang disampaikan Ketua Fraksinya H Abdul Khalik juga demikian. Pihaknya mendesak agar DPRD membentuk pansus. (Joe).