Alasan sumbangan, PPDB SMPN 2 PAGADEN diduga Tarik Biaya dari Calon Pesrta Didiknya

Subang, RN Berbagai upaya yang telah dicanangkan pemerintah melalui kementrian pendidikan, tiada lain Bertujuan untuk mencerdaskan anak ba...

Subang, RN
Berbagai upaya yang telah dicanangkan pemerintah melalui kementrian pendidikan, tiada lain Bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dan wajib mengikuti  pendidikan dasar selama sembilan tahun (wajar dikdas sembilan tahun).

Lain hal nya yang terjadi pada SMPN 2 Pagaden Subang, berdarakan informasi yang dihimpun siswa/i yang masuk ke sekolah tersebut diminta persyaratan untuk menyumbang terlebih dahulu dengan besaran nominal 2 sampai 3 juta rupiah. Sumber Media Radar Nusantara menuturkan,  nominal sumbangan itu harus disediakan calon pesrta didik jika ingin diterima di sekolah tersebut. Bagi orang tua/wali calon pesrta didik yang belum bisa memenuhi sumbangan,masih kata sumber, akan diarahkan untuk membuat pernyataan kesepakatan.

Menyikapi informasi tersebut, Junedi selaku ketua PPDB SMP N 2 Pagaden TA 2019/2020 saat dikonfirmasi wartawan pada rabu (17/7) menjelaskan, pihaknya membenarkan adanya penerimaan sumbangan tersebut atas intruksi dari kepala sekolah. Dijelaskan Junedi, nilai sumbangan yang disodorkan pihak sekolah kepada orang tua/wali calon siswa/i itu berpariasi, dari mulai 2 juta hingga 3 jutaan rupiah.

"memang benar adanya pengkondisian uang sebesar 2 sampai 3 juta bagi calon siswa susulan dan itu sifatnya sumbangan. Kan kasihan jika harus putus sekolah" kilahnya.

Junedi juga menjelaskan, pada Tahun Ajaran 2019/2020 ini SMP Negeri 2 Pagaden dapat menampung 352 siswa/i untuk 10 Rombel. Berdasarkan pengalaman PPDB tahun lalu biasanya ada saja siswa yang mengundurkan diri, hal ini akan menjadi peluang bagi calon peserta didik yang lain yang hendak masuk ke sekolah ini.

Dengan adanya peluang ini, lanjut Junedi, bagi para pendaftar yang tidak diterima di sekolah lain atau pendaftar yang masuk dalam kategori daftar tunggu ini bisa diterima di sini.

Junedi juga menambahkan, uang hasil sumbangan tersebut akan dipergunakan untuk membangun/merenovasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah.

Sayangnya, dalam proses klarifikasi tersebut, Junedi tidak menunjukan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP N 2 Pagaden sebagai pondasi penerimaan dan pengalokasian dana sharing ini.

Fenomena seperti ini justru bertolak belakang dengan tujuan pemerintah dalam upaya mensukseskan wajardikdas, dimana pemerintah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit berikut dengan segala peraturannya.

Nampaknya segala bantuan dari pemerintah ini masih belum bisa membantu berjalanya program pendidikan di satuan pendidikan SMP Negeri 2 Pagaden, sehingga adanya kelonggaran kapasitas jumlah siswa/i dalam penyelenggaraan PPDB dijadikan sebagai ajang untuk menarik uang dari calon peserta didik. Terlepas dari rencana penggunaan anggaran hasil sumbangan/pungutan, yang jelas adanya ketentuan bahwa calon siswa/i diarahkan untuk menyumbang itu jelas lebih identik kepada unsur pungutan, apalagi calon orang tua siswa harus menandatangani pernyataan sumbangan, jelas hal itu bertentangan dengan makna dari Sumbangan itu sendiri, dimana memiliki sifat tidak memaksa dan mengikat.(kornas)