Menyoal Kesehatan di Pandeglang, LK2P Menggelar Desiminasi Publik.

Pandeglang, Radar Nusantara Lembaga Kajian Kebijakan Publik ( LK2P ) sukses menggelar desiminasi publik yang bertemakan “Strategi kebij...

Pandeglang, Radar Nusantara
Lembaga Kajian Kebijakan Publik ( LK2P ) sukses menggelar desiminasi publik yang bertemakan “Strategi kebijakan pemerataan kwalitas jaminan kesehatan nasional guna terpenuhinya kwalitas layanan masyarakat terintegritas di Kabupaten Pandeglang”. Hal itu setidaknya tergambar dari banyaknya peserta yang turut ambil bagian dalam desiminasi publik yang berlangsung di Gedung PKPRI Pandeglang, Senin (15/07/2019).

Baca :
http://www.radarnusantara.com/2019/07/waka-polda-banten-pimpin-apel-pagi-di.html

Lebih dari 45 orang yang terdiri dari instansi kesehatan,pemerintahan desa, mahasiswa dan praktisi pendidikan lainnya serius mengikuti jalannya desiminasi yang menghadirkan pembicara utama, Dr.Sutoto ,M.Si selaku  pejabat BAPPEDA Kabupaten Pandeglang, Iwan Setiawan S.Kep dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan Bapak M Tio Ardianto selaku relation officer BPJS Kesehatan Kabupaten Pandeglang.

Direktur LK2P, Bapak Defi Nuryadin S.IP.,MM yang membuka desiminasi public tersebut,sekaligus mengatakan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui mengenai isu-isu dari permasalahan program JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional) di Kabupaten Pandeglang.

Baca juga :
http://www.radarnusantara.com/2019/07/lemah-pengawasan-pangkalan-elpiji-melon.html

Menyediakan forum sharing gagasan dan perkembangan JKN di Kabupaten Pandeglang dan untuk mengetahui ukuran tingkat layanan cakupan kesehatan yang sudah dilakukan dan mengetahui pemerataan akses layanan kesehatan diwilayah Kabupaten Pandeglang sampai dengan tahun 2020.

‘Kegiatan ini sebagai langkah awal kami,dan nantinya kami akan segrera melaksanakan riset dan advokasi tentang JKN dan lansia di Kabupaten Pandeglang dan sekaligus memberikan opsi kebijakan dan Mendukung pencapaian SDGs Goal 3 melalui pembiayaan berkelanjutan UHC serta meningkatkan kualitas layanannya” tuturnya
Ia pun menjelaskan, bahwa nantinya Lembaga Kajian Kebijakan Publik akan Melakukan Penelitian di Pandeglang sampai dengan tahun 2020.

“Pandeglang merupakan lokasi yang dipilih oleh Prakarsa selaku mitra kerjasama kami untuk Melakukan kolaborasi riset dan advokasi nantinya “ ungkapnya.

Selain itu bapak Dr. Siswara M.Si selaku pemina dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik ( LK2P ) mengapreasiasi langkap LK2P bekerja sama dengan prakarsa di bidang riset tentang jaminan kesehatan nasional

Sementara Dr. Sutoto M.Si selaku narasumber dalam sambutannya memaparkan tentang kebijakan pemerataan JKN melalui pendekatan UHC

“ Pemerintah daerah juga berkewajiban mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan,dukungan tersebut dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan dan pajak rokok bagian hak masing-masing provinsi maupun Kabupaten dan kontribusi pajak rokok ditetapkan 75% dari 50% atau ekuivalen 37,5% dari realisasi penerimaan pajak rokok ” paparnya sutoto

Selain itu juga M Tio Ardianto, narasumber  yang terakhir dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ( BPJS ) memaparkan tentang hak peserta JKN-KIS

“Para peserta jaminan kesehatan nasional berhak mendapatkan haknya yaitu mendapatkan kartu identitas peserta sebagai identitas peserta JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh manfaat serta informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kewajiban peserta program JKN-KIS yaitu mendaftarkan diri dan anggota keluarganya,sebagai peserta JKN-KIS kepada BPJS kesehatan dan membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 " tutupnya. (AS).