Residivis ketangkap KPK

Muhammad Tamzil ( nama ditulis didalam poto bawa rompi) ...

Kudus, Radar Nusantara
Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.bupati kudus yang juga mantan residivis kasus koruptor melakukan perbuatan haram dan kotor yg berani memperjual belikan jabatan.semua karena buruknya penegakan hukum dan kebodohan masyarakat yang masih memilih koruptor untuk menjadi pemimpinnya. Ganjar Pranowo (gubernur jawa tengah ) menilai Tamzil termasuk orang nekat karena tindak-tanduk kepala daerah selama ini diawasi.

"Kalau hari ini ada yang korupsi itu keberaniannya sudah melebihi yang lain karena sudah diawasi delapan institusi dan masyarakat terbuka, tetapi ini masih jalan, maka nyalinya dahsyat, luar biasa," ujar Ganjar setelah mengikuti tradisi cukur rambut gembel di Alun-Alun Wonosobo, Jawa Tengah, seperti dilansir media ini, Sabtu (27/7/2019).

Ganjar bahkan menilai Tamzil tidak tahu malu. "Saya ingin mengatakan ini orang (Tamzil, red) nekat dan cenderung dablek," kata Ganjar.

Ganjar menekankan sudah berulang kali mendorong kepala daerah yang dilantiknya menjaga integritas. Ganjar menegaskan tidak menoleransi praktik jual-beli jabatan.

"Kudus bagian yang saya ingatkan betul karena Kudus ini unik, bupati terpilih pernah mengalami hal yang serupa. Kalau begini kan jadi residivis," ujar Ganjar.

Belum genap setahun menjabat Bupati Kudus periode 2018-2023, Tamzil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7). Tamzil pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.

Sebagai penerima, Tamzil dan staf khususnya, Agus Soeranto, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pemberi adalah Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan. Akhmad Sofyan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terkait transaksi haram 'jual-beli' jabatan untuk pengisian jabatan setingkat eselon II atau kepala dinas. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan kasus ini memalukan.

"Memalukan, masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT (operasi tangkap tangan), apalagi kasus jual-beli jabatan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2019).

Bahtiar mengatakan Kemendagri sudah sering mengingatkan kepala daerah menjauhi area rawan korupsi. Mendagri Tjahjo Kumolo, menurutnya, juga sering menyampaikan ini kepada kepala daerah.

’Bagai Keledai Jatuh di Lubang Sama’.

Area rawan korupsi yang dimaksud Bahtiar antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, serta menyangkut jual-beli jabatan.

"Kita sering ingatkan, apalagi Pak Menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo) gencar meningkatkan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, bahkan kalau gubernur setiap baru dilantik selalu kita bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK," ungkapnya.

Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK di tingkat daerah, menurut Bahtiar, selama ini telah dioptimalkan. Pejabat pemerintah selalu diingatkan untuk menjauhi area rawan korupsi.

Bupati Kudus Muhammad Tamzil, yang terjaring OTT, sudah dibawa ke kantor KPK pagi ini. Tamzil langsung menjalani pemeriksaan intensif.

"Tujuh orang sudah dibawa ke Jakarta dari Semarang dan Kudus. Pagi ini begitu mereka sampai di kantor KPK langsung dilakukan proses pemeriksaan secara intensif. Sebagai lanjutan dari proses kemarin," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (27/7).

Selain Tamzil, ada enam orang lain yang turut dibawa ke KPK, yaitu staf khusus, ajudan Plt kadis, dan sekretaris dinas. Pemeriksaan hari ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan yang sempat dilakukan di Polda Jawa Tengah, Jumat (26/7) kemarin.

Dalam OTT di Kudus ini, KPK mengamankan sembilan orang. Mereka yang ditangkap itu diduga terlibat dalam transaksi haram terkait 'jual-beli' jabatan untuk pengisian jabatan setingkat eselon II atau kepala dinas.

Tim KPK juga sudah melakukan penyegelan di kompleks Sekretariat Daerah Pemkab Kudus. Setidaknya ada dua ruangan yang disegel, yaitu ruang Sekda Sam'ani Intakoris dan ruang staf khusus Bupati Kudus.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal. Setelah itu, KPK akan mengumumkan siapa saja tersangka yang ditetapkan.( sind )