TIKUS – TIKUS BERDASI MENGGEROGOTI UANG RAKYAT

Jepara, Radar Nusantara Harapan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera akan sangat sulit tercapai di wilayah Kabupaten Jepara.   Ba...

Jepara, Radar Nusantara

Harapan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera akan sangat sulit tercapai di wilayah Kabupaten Jepara.
 

Bagaimana tidak ?
 

Karena yang terjadi sekarang, ketika Pemerintahan Kabupaten Jepara di pimpin oleh Duet Bupati Am dan Dk, APBD Kabupaten Jepara selalu mengalami defisit.
 

Pada saat awak media RN melakukan konfirmasi kepada salah satu oknum anggota Dewan, mengatakan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Jepara sangat kecil hanya berkisar Rp. 220 M, sedangkan PMA (Penanam Modal Asing) di Jepara berkisar 200 infestor yang bergerak dibidang industri. Selain PLTU Tanjung Jati B yang berlokasi di Desa Tubanan, Kabupaten Jepara juga memiliki potensi kekayaan alam untuk menaikkan PAD Kabupaten Jepara, diantaranya hasil laut, pertanian, retribusi pasar, retribusi parkir, pertambangan batu, hasil hutan, retribusi batu bara, pariwisata dan seterusnya. Selama ini PLTU Tanjung Jati B sudah beroperasi selama 18 Tahun, namun sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui CSR retribusi batu bara pertahun.
 

Dengan adanya defisit APBD jelas mengakibatkan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara semakin bertambah setiap tahunnya dan pembangunan tidak akan terlaksana secara maksimal. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan PLT Bupati Kabupaten Jepara DK, yang memiliki jumlah kekayaan semakin bertambah secara signifikan.

Oleh sebab itu masyarakat Jepara mengharapkan kehadiran Negara melalui KPK untuk menyelamatkan Kabupaten Jepara dari pejabat yang korup, karena Kabupaten Jepara selama ini sudah darurat korupsi mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan oknum anggota Dewan selalu memperjual belikan dana aspirasi dengan besaran komisi sekitar 10% sampai 15% per anggaran. Bukan rahasia umum lagi para oknum anggota Dewan memperjual belikan anggaran aspirasi. Sementara komisi anggaran aspirasi tersebut harus di bayar di depan atau terlebih dulu sebelum pekerjaan proyek dimulai atau dikerjakan.

Yang sangat menghawatirkan lagi adalah bahwa semua anggota Dewan yang baru terpilih, mereka adalah produk dari politik uang, dan tidak ada satupun yang terpilih karena murni pilihan hati rakyat. Paling minim dalam kontestasi mereka menghabiskan dana 1 M.   Masyarakat Jepara bersama Tim RN mengharapkan KPK dapat turun tangan bekerjasama dengan PPATK untuk membongkar kasus ini.

Apa yang dikatakan oleh anggota Dewan itu jelas, awak media RN tidak percaya jika PAD Jepara sangat kecil, karena sangat banyak sumber Pendapatan Asli Daerah yang bisa digali dari berbagai sumber dengan pengelolaan yang benar antara lain ; retribusi parkir, pajak kendaraan, retribusi pasar, retribusi pariwisata, pajak bea dan cukai rokok, BBM, pajak pendapatan energi listrik (PPL), retribusi perizinan kalau di kelola dengan baik, benar dan transparan pasti dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Jepara dengan signifikan. Karena di Kabupaten Jepara semua lini di duga telah melakukan korupsi, sehingga pendapatan asli daerah tidak tercapai dengan maksimal.
 

Sebagai contoh adalah retribusi parkir dan retribusi pasar, sampai sekarang masyarakat tidak tahu berapa jumlah penghasilan yang masuk ke kas daerah, kalau dilihat dari banyaknya Investor asing yang masuk ke Kabupaten Jepara yang menanamkan modal melalui industri tekstil, sepatu, kayu lapis dan lain-lain berkisar 1 triliun pertahun, tetapi kenyataannya sampai saat ini di Kabupaten Jepara tingkat kemiskinan semakin bertambah. Itu artinya banyak penghasilan Kabupaten Jepara yang masuk ke kantong penguasa (Wakil Bupati) dan antek-anteknya. Seperti halnya menguasai limbah di PLTU Tanjung Jati B, baik limbah batubara dalam bentuk abu maupun cair serta limbah besi semuanya dikuasai oleh Wakil Bupati Saudara DK dan antek-anteknya. Oleh sebab itu kekayaan wakil Bupati Jepara, setiap tahun mengalami kenaikan secara signifikan.
 

Berdasarkan informasi dari masyarakat Jepara, harta kekayaan Saudara DK jika dihitung keseluruhannya hampir mencapai 100 M, lelang proyek di Kabupaten Jepara yang selalu menang tender adalah antek-antek wakil  Bupati Kabupaten Jepara. Seluruh Dinas yang melalui LPSE dikuasai para Kontraktor yang berani membayar komisi di depan kepada Saudara DK. Contoh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, yang melelang pekerjaan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Pecangaan dengan anggaran 3 M telah di kondisikan pemenangnya.
 

Pemenang lelang tersebut berdasarkan daftar peserta lelang adalah masuk dalam urutan ke 4, sewaktu Tim RN bersama awak Media Koran Tekad dan media Global menemui Kabag Pembangunan berinisial H untuk melakukan konfirmasi ke kantor Pemda (Pokja) tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal  dan tidak menunjukkan bukti surat sanggahan peserta lelang nomor 1, serta tidak memberikan alamat maupun Kontak Person dari peserta lelang yang kalah,  Diduga penyelenggara lelang telah melakukan pengondisian atau kejahatan yang terstruktur dan masif atas permintaan pemenang lelang nomor 4, karena pemenang lelang adalah orang dekat wakil Bupati Kabupaten Jepara.
 

Kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kami menghimbau supaya bersedia turun untuk memberantas tikus-tikus berdasi yang selalu menggerogoti uang Rakyat di Kabupaten Jepara.
(B. Simanjuntak)