Cirebon, RN Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan sekolah Dasar tahun 2019 di Kab. Cirebon menuai berbagai persolan dalam pelaksana...
Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan sekolah Dasar tahun 2019 di Kab. Cirebon menuai berbagai persolan dalam pelaksanannya. Dari mulai pembelian dan pemasangan baja ringan, pemasangan kusen pintu dan jendela sampai tidak dilibatkannya kepanitian dan bendahara sekolah. Akibatya masyarakat meminta agar aparat penegak hukum mengusut lebih lanjut persoalan tersebut.
Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negri 1 Balawa Kec. Sindang Kab. Cirebon Anah Tasrinah SPd salah satu penerima manfaat mengatakan pembangunan yang ada di sekolahannya sesuai RAB yang ada. Persoalan belanja baja ringan atap dan plafon kami menyesuaikan arahan dari koordinator DAK SD 2019 wilayah Cirebon timur Bapak Lili.
“Belanja dan pemasangan baja ringan atap dan plafon yang satu paket itu memakai PT milik Saudara Irwan, karena PT yang dimaksud salah satu PT yang hadir saat pelakasanaan Bimtek yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumber saat itu,” ujar dia, baru-baru ini.
Anah menjelaskan, persoalan yang berkaitan dengan pemasang baja ringan yang katanya tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) baginya tidak memahaminya, Karena pihaknya sebatas mengacu pada sesuai persetujuan harga dengan PT milik saudara Irwan. Artinya, nominal Rp 166 juta pengalokasian untuk tiga lokal dengan rincian pemasangan baja ringan, multi roof dan plafon..
Hal senada dikatakan Kepsek SDN Negri 3 Sedong Lor Kec. Sedong Kab. Cirebon Siti Hasanah SPd SD. Mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan arahan dari koorwil Cirebon timur. Pembelanjaan pembangunan tergantung Bpk lili, seperti untuk pembelian dan pemasangan baja ringan, atap dan palfon memakai PT milik Irwan yang telah bersertifikat SNI.
Ia mengungkapkan, pelaksnaan DAK yang pencairannya baru beberapa persen dari angaran Rp 546.060.000 untuk dialokasikan 6 lokal. Pembayaran baja ringan baru DP Rp 10 juta. Dan persoalan pelaksnaan pemasangan jarak baja ringan satu dengan lainnya yang katanya lebar tidak sesua RAB pihaknya kurang memamahinya.
“Maaf Mas, kedudukan kami disini hanya sebagai pengajar, persoalan pembangunan kurang mengetahuiya, oleh karena itu mengenai pembangunan kami percayakan kepada yang ahlinya, seperti konsultan dan tukang bangunannya. Dan dibanarkannya, kalau mengacu RAB jarak pemasangan baja ringan 90 cm ” ucapnya.
Koordinator DAK SD 2019 Wilayah Cirebon Timur Lili Sahriri SPd SD. Berkilah dan dikatakannya. Dalam pelaksanaan pembangunan SD yang saat ini sedang berjalan dan bersumber dana dari DAK 2019. Pihaknya hanya sebatas melaksanakan arahan dari Dinas Pendidikan Kab. Cirebon kemudian dikomunikansiakan kepada Kepsek SDN yang menerima DAK.
“ Kalau saya sebagai koordinator pembangunan DAK tentunya banyak uang dong, karena bisa digambarkan, semua keuangan pelaksanaan DAK 2019 pendidikan sekolah dasar dipegangnya,” ucap Lili juga sebagai kepala sekolah SDN 3 Ciuyah Kec. Waled Kab. Cirebon itu dihadapan guru-guru yang saat itu usai mengajar dikelas.
Terkait dengan dugaan adanya pengkondisian satu PT untuk pemasangan baja ringan, pihaknya berkelit. Selain salah satu PT yang mempunyai sertifikat SNI juga PT yang dimaksud sudah dipakai bagi SD yang menerima DAK tahun-tahun sebelumnya. Dan kataya selain bagus kualitasnya dapat dipertanggung jawabkan kegiatannya.
Seperti diketahui, di tahun 2019 Pemerintah Kab. Cirebon melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan Dana DAK puluhan milyard rupiah dengan perincian kakulasi 40 Kecamatan diambil rata-rata per-Kecamatan dua SDN penerima manfaat dengan masing-masing SDN menerima alokasi Rp 250 juta. Dan hasil investigasi dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan banyak menuai persoalan disamping dimopoli satu PT, jarak baja ringan yang tidak sesuai RAB yang seharusnya 90 cm tapi kenyataan dilapangan 120 cm. disamping itu, penggunaan bahan kayu campuran untuk kusen pintu dan jendela.
Menanggapi persoalan itu. Ketua DPD LSM Laskar NKRI Cirebon Budi Riyanto ST angkat bicara. Dikatakannya, persoalan dugaan adanya monopoli satu perusahaan baja ringan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan DAK pendidikan SD 2019 Kab. Cirebon. Patut disayangkan. Karena menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya pengkondisian untuk memperkaya oknum tertertu dan kelompoknya.
Menurut Budi, seharusnya pelaksanaan DAK tidak berdasarkan prioritaskan salah satu perusahaan tertentu, terlebih dari informasi setiap anggaran untuk baja ringan atap dan palfon dipatok bervariasi, dari mulai 133 juta, 140 juta, 157 juta, 166 juta dan 196 juta dalam setiap pembayarannya.
“ Dam hal yang tidak masuk akal adanya kepnitiaan DAK yang tidak diikut sertakan dalam pelaksanaannya. Seperti keberadaan bendahara yang hanya sebatas formalitas pelengkap dalam pelaksanaan kegiatan DAK. Artinya, semua uang pembelanjaan kepala sekolah yang megang, mengatur dan belanja sendiri,” ucap Budi.
Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan aparat penegak bisa membongkar permasalahan DAK yang dianggap melenceng dari aturan tersebut. Setidaknya, harus segera dipastikan titik persoalannya sejak dimulainya pekerjaan DAK. (Panjat/Hasan/Riston)
Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negri 1 Balawa Kec. Sindang Kab. Cirebon Anah Tasrinah SPd salah satu penerima manfaat mengatakan pembangunan yang ada di sekolahannya sesuai RAB yang ada. Persoalan belanja baja ringan atap dan plafon kami menyesuaikan arahan dari koordinator DAK SD 2019 wilayah Cirebon timur Bapak Lili.
“Belanja dan pemasangan baja ringan atap dan plafon yang satu paket itu memakai PT milik Saudara Irwan, karena PT yang dimaksud salah satu PT yang hadir saat pelakasanaan Bimtek yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumber saat itu,” ujar dia, baru-baru ini.
Anah menjelaskan, persoalan yang berkaitan dengan pemasang baja ringan yang katanya tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) baginya tidak memahaminya, Karena pihaknya sebatas mengacu pada sesuai persetujuan harga dengan PT milik saudara Irwan. Artinya, nominal Rp 166 juta pengalokasian untuk tiga lokal dengan rincian pemasangan baja ringan, multi roof dan plafon..
Hal senada dikatakan Kepsek SDN Negri 3 Sedong Lor Kec. Sedong Kab. Cirebon Siti Hasanah SPd SD. Mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan arahan dari koorwil Cirebon timur. Pembelanjaan pembangunan tergantung Bpk lili, seperti untuk pembelian dan pemasangan baja ringan, atap dan palfon memakai PT milik Irwan yang telah bersertifikat SNI.
Ia mengungkapkan, pelaksnaan DAK yang pencairannya baru beberapa persen dari angaran Rp 546.060.000 untuk dialokasikan 6 lokal. Pembayaran baja ringan baru DP Rp 10 juta. Dan persoalan pelaksnaan pemasangan jarak baja ringan satu dengan lainnya yang katanya lebar tidak sesua RAB pihaknya kurang memamahinya.
“Maaf Mas, kedudukan kami disini hanya sebagai pengajar, persoalan pembangunan kurang mengetahuiya, oleh karena itu mengenai pembangunan kami percayakan kepada yang ahlinya, seperti konsultan dan tukang bangunannya. Dan dibanarkannya, kalau mengacu RAB jarak pemasangan baja ringan 90 cm ” ucapnya.
Koordinator DAK SD 2019 Wilayah Cirebon Timur Lili Sahriri SPd SD. Berkilah dan dikatakannya. Dalam pelaksanaan pembangunan SD yang saat ini sedang berjalan dan bersumber dana dari DAK 2019. Pihaknya hanya sebatas melaksanakan arahan dari Dinas Pendidikan Kab. Cirebon kemudian dikomunikansiakan kepada Kepsek SDN yang menerima DAK.
“ Kalau saya sebagai koordinator pembangunan DAK tentunya banyak uang dong, karena bisa digambarkan, semua keuangan pelaksanaan DAK 2019 pendidikan sekolah dasar dipegangnya,” ucap Lili juga sebagai kepala sekolah SDN 3 Ciuyah Kec. Waled Kab. Cirebon itu dihadapan guru-guru yang saat itu usai mengajar dikelas.
Terkait dengan dugaan adanya pengkondisian satu PT untuk pemasangan baja ringan, pihaknya berkelit. Selain salah satu PT yang mempunyai sertifikat SNI juga PT yang dimaksud sudah dipakai bagi SD yang menerima DAK tahun-tahun sebelumnya. Dan kataya selain bagus kualitasnya dapat dipertanggung jawabkan kegiatannya.
Seperti diketahui, di tahun 2019 Pemerintah Kab. Cirebon melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan Dana DAK puluhan milyard rupiah dengan perincian kakulasi 40 Kecamatan diambil rata-rata per-Kecamatan dua SDN penerima manfaat dengan masing-masing SDN menerima alokasi Rp 250 juta. Dan hasil investigasi dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan banyak menuai persoalan disamping dimopoli satu PT, jarak baja ringan yang tidak sesuai RAB yang seharusnya 90 cm tapi kenyataan dilapangan 120 cm. disamping itu, penggunaan bahan kayu campuran untuk kusen pintu dan jendela.
Menanggapi persoalan itu. Ketua DPD LSM Laskar NKRI Cirebon Budi Riyanto ST angkat bicara. Dikatakannya, persoalan dugaan adanya monopoli satu perusahaan baja ringan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan DAK pendidikan SD 2019 Kab. Cirebon. Patut disayangkan. Karena menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya pengkondisian untuk memperkaya oknum tertertu dan kelompoknya.
Menurut Budi, seharusnya pelaksanaan DAK tidak berdasarkan prioritaskan salah satu perusahaan tertentu, terlebih dari informasi setiap anggaran untuk baja ringan atap dan palfon dipatok bervariasi, dari mulai 133 juta, 140 juta, 157 juta, 166 juta dan 196 juta dalam setiap pembayarannya.
“ Dam hal yang tidak masuk akal adanya kepnitiaan DAK yang tidak diikut sertakan dalam pelaksanaannya. Seperti keberadaan bendahara yang hanya sebatas formalitas pelengkap dalam pelaksanaan kegiatan DAK. Artinya, semua uang pembelanjaan kepala sekolah yang megang, mengatur dan belanja sendiri,” ucap Budi.
Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan aparat penegak bisa membongkar permasalahan DAK yang dianggap melenceng dari aturan tersebut. Setidaknya, harus segera dipastikan titik persoalannya sejak dimulainya pekerjaan DAK. (Panjat/Hasan/Riston)
COMMENTS