Anggota DPRD Partai PKS dan Gerindra Janji Kawal Tuntutan Buruh PPMI Bekasi

BEKASI, RN- Anggota DPRD Partai PKS dan Partai Gerindra berjanji akan mengawal Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Janji i...

BEKASI, RN- Anggota DPRD Partai PKS dan Partai Gerindra berjanji akan mengawal Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Janji itu diapresiasi oleh puluhan buruh dari Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cabang Bekasi saat melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa pagi (27/8/2019).

Ada 10 anggota Fraksi PKS dan 1 anggota Fraksi Gerindra yang ikut dalam mengawal tuntutan buruh PPMI tersebut.

Diantaranya, Fraksi PKS terdiri dari
Saifudaulah (Ketua sementara DPRD Kota Bekasi), Alimudin, Sardi Efendi, Drajat Kardono, Heri Purnomo, Adhika Dirgantara, Bambang Purwanto, Latu Har Hary, Lilis Nurlia, dan Eka Widyani Latif.

Sedangkan, Fraksi Gerindra hanya di wakili oleh Ibnu Hajar Tanjung.

Fraksi PKS meminta agar buruh bersabar menunggu kelengkapan dewan selesai selama 30 hari kedepan. Karena dewan baru saja di sumpah dan janji pada Senin (26/8/2019) kemarin.

"Sementara ditampung dulu, nanti tindaklanjutnya menunggu kelengkapan dewan. Dan kami akan terus bersilaturahmi dengan Bapak dewan untuk mengingatkan kembali," kata Sayaifuldaullah dihadapan massa buruh.

Politisi PKS ini juga berjanji akan memaggil sejumlah pihak sebagai langkah komitmen partainya terhadapa kaum buruh.

"Langkah terbaik adalah kami panggil perusahaan dan Disnaker supàya terbuka disitu. Jadi, tidak ada yang ngadu tidak beralasan. Kami mengadu ada bukti, penjelasan perusahaan ada bukti," janji PKS.

"Jadi, terbuka semua, jangan dipanggil satu-satu. Kalau satu-satu agak repot Pak dewan," katanya.

Ia pun berharap meski lambat, namun ada tindaklanjut dari anggota dewan.

"Jangan kami hadir selesai begitu saja. Kami kasian, kami itu mentok. Kalau sudah mentok kepada siapa lagi kan," ujarnya.

Fraksi PKS menyambut baik kedatangan buruh dalam menyampaikan aspirasinya. Karena, Gedung DPRD Kota Bekasi  merupakan "rumah rakyat".

"Dewan pun berkewajiban menerima aspirasi yang memang menjadi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Senada dengan Fraksi PKS, Ibnu Hajar Tanjung berjanji akan memperjuangkan aspirasi buruh.

"Sebgai wakil rakyat berhak dan kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi teman-teman," tegas politisi Gerindra ini.

"Dewan ini lahir dari rakyat untuk memperjuamgkan aspirasi rakyat. Jadi tidak usah khawatir, Insya Allah kamai akan perjuangkan sesuai dengan mekanisme," ujar Tanjung.

Beberapa perwakilan buruh PPMI sebelumnya diterima di ruang Ketua DPRD Kota Bekasi. Dialog buruh bersama pimpinan dewan sementara yang dipimpin oleh Syaifuldaullah (PKS) dan Anim Imanuddin (PDIP) meminta penyelesaian bipartit.

Adapun empat tuntutan yang dibawa buruh PPMI, diantaranya;

Pertama, tidak ada tindaklanjut (realisasi) PB antara serikat kerja PPA PPMI PT Prima Kemasindo dengan manajemen PT Prima Kemasindo. Kedua, ada lima orang anggota PPA PPMI yang belum mendapatkan jadwal kerja kembali di PT. Prima Kemasindo.

Ketiga, hak karyawan tentang upah yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan ketika karyawan/i diliburkan karena keterlambatan bahan baku produksi (bukan karena kesalahan karyawan). Keempat, masih dipersulitnya pengurua PPA PPMI PT. Prima Kemasindo dalam menjalankan tugas dan perintah organisasi jam kerja. (@nt)