GARPK : Minta Penegak Hukum Kaji SP3 Eks. Kadis DLH Bukittinggi

Bukittinggi, RN Semenjak ditetapkan tersangka oleh Polsek Bukittinggi yang di jabat oleh Kompol Ediwarman dalam kasus open dumping tahun ...

Bukittinggi, RN
Semenjak ditetapkan tersangka oleh Polsek Bukittinggi yang di jabat oleh Kompol Ediwarman dalam kasus open dumping tahun 2014, pembuangan sampah di ruang terbuka hijau pelanggaran UU Ri No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yakni eks. Kadis DLH Bukittnggi yang sekarang menjabat sebagai Kadis Perkim Bukittinggi SPR serta Kabid Kebersihan MRF.

RN juga mengkomfirmasi Eks. Kadis DLH yang sekarang menjabat Kadis Perkim Bukittinggi pada tanggal 08/09/19 via phonselnya dengan no.085278170xxx ia (Eks. Kadis LH) mengatakan “Tanya saja kepada petugas kepolisian mereka yang mengeluarkannya, itu bukan urusan saya SP3 nya yang mengeluarkan polres. Sambil menutup phonselnya saya mau rapat pak.”.

Directur Investigasi GARPK Asrul,SH meminta Kapolda Sumbar Bapak Irjen Pol. Fakhrizal kaji surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terhadap SPR eks. Kadis LH Bukittinggi, semula kasus open dumping tersebut sangat begitu cepat gerakannya tiba – tiba penyidik Polsek Bukittinggi menghentikannya pada jarak tahun yang sangat dekat ada apa dengan tahun 2014 sebagai tersangka eks. Kadis DLH.

Lanjut Asrul, kepada RN dalam minggu ini kita akan surati polda sumbar, dan polres berdasarkan bukti – bukti yang kita peroleh, untuk mengkaji penerbitan SP3 Eks. Kadis LH Bukittinggi alat bukti apa yang tidak memenuhi unsur pidana dalam kasus pembuangan sampah diruang terbuka hijau. Sementara penyidik sudah mengumpulkan tiga alat bukti masa itu seperti penahan mobil truek, pemeriksaan saksi / tersangka, laporan masyarakat, dugaan kita ada apa dengan kasus ini sehingga terhenti.

Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi b. keterangan ahli c.surat d. petunjuk;e. keterangan terdakwa.

Tim.