NGO BIDIK RI : Minta Kejaksaan Panggil dan Periksa Eks. Ketua DPRD dan Anggota Kab. 50 Kota Terkait Temuan BPK Tahun 2017

Kab. 50 Kota,RN Pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kab. 50 Kota tidak berdasarkan hasil appraisal sehingga mengakibatkan pembo...

Kab. 50 Kota,RN
Pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kab. 50 Kota tidak berdasarkan hasil appraisal sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp. 93,84 juta tahun anggaran 2017.

Atas dasar informasi yang diperoleh tim Non Governance Organization Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia (NGO-BIDIKI Ri) tahun anggaran 2017 tentang tunjungan bagi anggota DPRD Kab. 50 Kota Rp. 93,84 juta atas audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terjadi pemborosan keuangan daerah dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2017 oleh BPK RI Perwaklan Sumbar.

Dengan temuan ini kata fajransyah, SH kepada RN (26/08/19) kita sudah melayangkan surat klarifikasi sebanyak dua kali yang pertama tanggal 19 juli 2019 kepada ketua DPRD Kab.50 Kota yang kedua tanggal 30 juli 2019 sampai saat ini belum ada jawabannya terang fajri.

Berbeda yang disampaikan eks. Ketua DPRD Kab. 50 Kota Syafaruddin kepada RN pada tanggal tanggal 23/08/19 terkait temuan BPK tahun anggaran 2017 syafaruddin  mengatakan “itu sudah ditindaklajuti hubungi saja sekwan, sudah di jawab itu tidak ada masalahnya lagi” ungkap safaruddin
Namun pada hari yang berbeda RN mencoba menanyakan kepada Fajri selaku yang menyurati, atas informasi yang di sampaikan oleh eks. Ketua DPRD Kab. 50 kota priode 2014 – 2019 terkait balasan surat yang sudah dijawab pihak DPRD, fajri menegaskan sampai saat ini belum ada jawaban dari sekwan maupun administrasi DPRD bahkan kami sudah dua kali mengujungi DPRD Kab. 50 Kota dan berjumpa dengan kabag umum saya baru disini pak kata kabag yang ditirukan oleh fajri.

RN mencoba mengkomfirmasi kembali tanggal (25/08/19) eks. Ketua DPRD Kab. 50 Kota Syafaruddin, dalam komfirmasinya mengatakan beritakan saja kan sudah ditindaklanjuti kata sekwan atau hubungi saja sekwannya kareana berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Sebaiknya hubungi sekwan DPRD ungkap Syafaruddin via telp. Dan smsnya.

Gerakan Peduli Keadilan Anti Korupsi (GPKAK) M. Rizal mengatakan kepada RN, kami minta penegak hokum Kejari dan Kejati Sumbar segera lakukan audit investigasi atas temuan BPK dan segera cepat mengusut apakah yang disampaikan oleh Eks. Ketua DPRD sudah sesuai fakta dan benar. Korupsi tidak boleh berlarut – larut atau minta konfrontir oleh penyidik kepada pihak terkait terangnya.
Tim.