SUNGAI KARANG MUMUS < SKM > MENGGELIAT LAGI

Samarinda, RN  Pada hari senin 29 juli rapat masyarakat bantaran sungai karang mumus dengan pihak pemprov yang diwakili kepala BAPEDA  ir j...

Samarinda, RN 
Pada hari senin 29 juli rapat masyarakat bantaran sungai karang mumus dengan pihak pemprov yang diwakili kepala BAPEDA  ir jairin zein msi serta dari badan pertanahan kota maupun unsur dari pihak TNI dan polri  camat samarinda utara muhamad pahmi s.sos msi.

Dalam sambutanya mengajak warga masyarakat samarinda utara tidak usah resah INSYAALLAH dari pihak pemerintah akan  berbuat semaksimal mungkin  untuk warga SKM yang terkena bongkaran akan di relokasi  ke tempat layak huni yakni RUSUNAWA dan sejak masyarakat yang melakukan pembongkaran menerima  TALI ASIH  yang nominalnya akan ditentukan kemudian setelah pihak  pihak penguji keleyakan melakukan survey  contoh bentuk permanen maupun semi  serta besaranya ongkos bongkar  pembersihan lahan transportasi  ke rumah sewa sementara  termasuk biaya sewa selama 12 bulan < tahun > ditanggung pemerintah tambah jairin .0

Tapi tidak semua paparan pemerintah bisa diterima masyarakat  warga SKM sebagian mereka mengeluhkan kalau di relokasi  di rumah susun sewa < RUSUNAWA >  tanah di Kalimantan timur ini masih luas pak dan sebagian besar warga kami sudah terbiasa jualan tah sembako dan sayur mayur bisa apa kalo kami tinggal di RUSUNAWA terus siapa pembelinya  kenapa bukan petak biasa contohnya  di daerah handil kopi mereka juga dari gusuran SKM dan tanah di daerah itu masih luas celetuk ibu-ibu yang turut menghadiri rapat hari itu bahkan ditambahkan oleh seorang tokoh pemuda dilingkungan daerah itu sebut saja UKAS kalo dilingkungan kami dianggap kumuh kami siap melakukan pembenahan dan kalo ada kebijakan pemerintah untuk hak guna bangunan < HGB > detik ini juga kami  urus yang namanya hak guna bangunan < HGB >  serta ijin mendirikan bangunan < IMB > tambahnya dengan lantang . 

Kalo ditinjau peraturan presiden < perpres no 62 >   ya kita sebagai  masyarakat yang taat hukum  harus kooperatip  tapi biar sedikit tentunya ada kebijakan  nah ini yang dituntut warga < SKM >  khususnya  di bantaran sungai karang mumus  sebab tidak gampang memindahkan 602 kepala keluarga dengan serentak  kecuali mereka sudah disediakan hunian yang sudah tersedia  ini mereka harus cari rumah sewa  sejumlah  warga yang terkena bongkaran  untuk  ukuran kota samarinda tidak mudah  cari rumah sewa  yang sipatnya dadakan  cepat lambatnya  tim independen  yang menentukan  nominal  yang akan diterima warga bantaran sungai karang mumus  jadi  warga  bisa dengan segera  menentukan dan mencari rumah sewa sebab mayoritas warga bantaran sungai karang mumus berpenghasilan dari jualan barang sembako  dan  barang  barang kelontongan  otomatis  barang barang  tersebut  akan  terbawa  saat pindahan  dan akan melakukan  aktivitas yang sama  di tempat yang baru nanti begitu pula relokasi  di rumah susun sewa pun  < RUSUNAWA >  jadi polemic  bagi warga SKM ya dikarenakan  akan menghambat kebiasaan mereka  yang berjualan .

Kecuali ada kebijakan pemerintah untuk membuka lapak lapak jualan jadi tidak mematikan usaha mereka turun temurun  titik berat dari semua tuntutan warga sungai karang mumus ialah hak guna bangunan < HGB > atau di relokasi di rumah petak bukan rumah susun sewa.< RUSUNAWA >    < JOJO RN >