Distarkim Purwakarta Perlu Regulasi Perda PJU, Pohon Dan Reklame

Purwakarta, RN Pemkab Purwakarta Jawa Barat belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur lebih detail terkait dengan pemasanga...

Purwakarta, RN

Pemkab Purwakarta Jawa Barat belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur lebih detail terkait dengan pemasangan dan perawatan PJU. Hal tersebut tentu bakal berdampak pada proses perawatan yang akan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta.

Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Distarkim Purwakarta, KOSASIH mengatakan, bahwa sedikitnya harus ada tiga (3) payung hukum berupa regulasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan pengelolaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU), pohon dan reklame.

Bahwa, PJU itu merupakan kebutuhan yang cukup mendesak, sedangkan kita tidak punya kewenangan memasang PJU di jalan nasional maupun provinsi. Termasuk melakukan perawatan atasnya," kata Kosasih, pada Kamis (11/9).

Namun menurutnya perlu adanya payung hukum yang mengatur, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta dapat memiliki kewenangan memasang dan merawat PJU secara langsung, baik di jalan milik provinsi maupun di jalan nasional yang dibutuhkan.

Setidaknya, Pemda Purwakarta memiliki kewenangan dalam melakukan pemasangan dan perawatan PJU secara langsung di jalan Nasional ataupun di jalan  Provinsi," ujar KOSASIH.

Selain tentang Perda yang mengatur tentang pengelolaan pohon. Dalam hal eksekusi penebangan pohon untuk kepentingan tertentu dapat di lakukan.

Kabid Pertamanan dan PJU,  mencontohkan salah satu kasus, yaitu ada warga yang ingin menebang pohon karena kebutuhan membuka akses jalan. Sementara keberadaan pohon yang ditebang mesti diganti dengan bibit yang baru. Maka siapa yang harus mengganti pohon dengan bibit baru ini, mesti diatur, "jelas KOSASIH.

Masyarakat pun tentu akan mempertanyakan bilamana kita unsur Pemda membebankan penggantian pohon tersebut kepada mereka. dan Masyarakat pasti akan bertanya, terkait dengan regulasi aturan tersebut" ungkap KOSASIH.

Berkaitan, payung hukum pengawasan dan penertiban reklame yang bersifat komersial. Dalam hal pengawasan dan penertiban, Pemda Purwakarta belum memiliki ukuran komersial itu seperti apa, "paparnya

Jadi, Standarnya apa dan bagaimana reklame komersial itu. Dan aturan semacam ini sangat perlu, agar praktik bisnis reklame tidak di nilai sembarangan di Purwakarta," Jelas KOSASIH.

Bbl