Kapolda Kalbar : Proses Hukum Terhadap Pelaku Karhutla Tidak Main-Main

Pontianak (Kalbar), RN Kapolda Kalimantan Barat Irjen.Pol.Drs.Didi Haryono,SH,MH menegaskan bahwa penegakkan hukum terkait kasus ke...

Pontianak (Kalbar), RN

Kapolda Kalimantan Barat Irjen.Pol.Drs.Didi Haryono,SH,MH menegaskan bahwa penegakkan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak main-main.

"Penegakan hukum atas kebakaran lahan dan hutan di daerah ini tidak main-main, kita targetkan setiap wilayah Polres minimal 2 perusahaan yang di tindaklanjuti jika ada,"tegas Didi Haryono, Jumat (20/9/2019).

Menurut Kapolda Kalbar, selama ini pihak kepolisian sudah melakukan berbagai macam upaya jauh sebelum terjadi kebakaran seperti seperti yang terjadi saat ini.

"Kita keluarkan maklumat tentang kewajiban, larangan, dan sanksi pembakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah hampir dua tahun lebih disosialisasikan,"ungkap Didi.

Atas persoalan Karhutla yang terjadi sampai ini, Kapolda Irjen Pol.Didi Haryono secara tegas mengintruksikan kepada semua jajarannya di wilayah Hukum Kalbar agar pihaknya turun langsung ke lokasi - lokasi untuk melakukan tindakan yang tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Para Kapolres dan Kapolsek harus turun langsung mengatasi Karhutla dan harus berani menindak keras dan tegas ungkap kasus Karhutla baik perorangan maupun korporasi,”perintah Kapolda.

Lanjut Irjen Pol.Didi Haryono, penegakkan Hukum yang dilakukan berupa penyegelan lahan perusahaan yang terbakar adalah sebagi salah satu bentuk keseriusan pihak kepolisian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kita perintahkan kepada semua jajaran dari Kapolres sampai tingkat Polsek untuk mengungkap kasus Karhutla.

"kita lakukan, agar ada efek deteren / efek jera. Perusahaan harus bisa menjaga lokasinya agar tidak terbakar dan tidak melakukan aktivitas di lokasi yang telah dipasang segel,"terangnya.

Kapolda Kalimantan Barat juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terus bekerja secara maksimal untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan.

"ada 86 kasus Karhutla, dari 86 Kasus itu 29 adalah Korperasi, sisanya perorangan, dari 29 Korperasi 2 sudah masuk sidik dan 27 lidik untuk lakukan pendalaman. Terbanyak dari 29 Perusahaan itu ada di Ketapang, Sintang, Kubu Raya, dan Kayong Utara. Sudah ada 4 Perusahaan yang di ajukan untuk di cabut ijinnya,"pungkasnya. (Adrian).