Pontianak (Kalbar), RN Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada Masyarakat di Rumah Radakng Pontiana...
Pontianak (Kalbar), RN
Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada Masyarakat di Rumah Radakng Pontianak, Kalbar, Kamis (5/9/2019), pukul 13.15 - 14.14 WIB.
Sebanyak 3000 Sertifikat tanah dibagikan oleh Presiden Jokowi secara simbolis kepada 14 orang perwakilan masyarakat dari Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun 14 nama perwakilan masyarakat penerima sertifikat secara simbolis oleh Presiden Ir.H.Joko Widodo yaitu Ahmad, dari Pontianak. Jalani, tidak bekerja, Kabupaten Mempawah. Slamet, petani pekebun, Kota Singkawang. Adriana, wiraswasta, Kabupaten Sambas. Dwi Sarkita, Ibu rumah tangga, Kabupaten Bengkayang. Damianus Aci, Petani pekebun, kabupaten Landak. Hianus Pepe, petani pekebun, Kabupaten Sanggau. Abdul Hamid, wiraswasta, Kabupaten Sekadau. Ajang Paulus, wiraswasta, Kabupaten Sintang. Rajimin, wiraswasta, Kabupaten Melawi. Helena, ibu rumah tangga, Kabupaten Kapuas Hulu. Hetni Tanamal, petani pekebun, Kabupaten Ketapang. Hasanan, karyawan honorer, Kabupaten Kayong Utara. Jesima, ibu rumah tangga Kabupaten Kubu Raya.
Menteri Menteri Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dr.Sofyan A.Djalil,SH,M.ALD, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tanah kepada Rakyat Kalimantan Barat oleh Presiden Ir.H.Joko Widodo tersebut sebanyak 3000 sertifikat.
"Hari ini 3.000 sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat Kalimantan Barat, penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bapak Presiden kepada 14 perwakilan masyarakat," kata Sofyan.
Dalam laporannya, Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa sertifikat di seluruh Indonesia harusnya 126 juta yang di pegang Rakyat. Tetapi pada tahun 2015, baru 46 juta yang diterima Rakyat, jadi yang belum pegang sertifikat itu ada 80 juga bidang yang mestinya harus pegang sertifikat. Dari jumlah tersebut, menurut Sofyan, sudah 50 persen yang sudah diselesaikan, sementara 50 persennya, penyelesaiannya ditargetkan pada tahun 2025.
"50 persen yang belum selesai, penyelesaiannya kita targetkan tahun 2025,"ungkap Menteri Sofyan.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi kembali menjelaskan terkait perkembangan sertifikasi lahan di Indonesia yang seharusnya di pegang oleh Rakyat. Dimana tahun tahun sebelumnya, Presiden Jokowi menilai bahwa jumlah sertifikat untuk Rakyat jumlahnya kecil.
"Perlu saya sampaikan, sertifikat di seluruh Indonesia harusnya 126 juta yang di pegang Rakyat. Tetapi pada tahun 2015, baru 46 juta yang diterima Rakyat, jadi yang belum pegang sertifikat itu ada 80 juga bidang yang mestinya harus pegang sertifikat,"ungkap Presiden Jokowi. Setahun produksi sertifikat kita 500 ribu, sebelumnya dulu. Berarti kalau 80 juta, bapak ibu nunggu sertifikatnya berapa ? 160 tahun, mau ? Siapa yang mau nunggu sertifikat 160 tahun, yang mau sini maju saya beri sepeda,"kata Presiden Jokowi.
Lanjut Presiden, ada yang mau nunggu 160 tahun, inilah yang ingin kita selesaikan. Sehingga 2015 akhir, 2016 saya perintahkan kepada Pak Menteri BPN, 2017 keluar 5 juta lebih. 2018 saya minta 7 juta, nyatanya bisa, 2019 saya minta 9 juta sertifikat, nyatanya bisa juga,"jelas Presiden Jokowi. Dan 50 persen yang belum selesai, seperti yang disampaikan Menteri BPN, kita targetkan, tahun 2025 sudah selesai,"tegasnya.
Selain menjelaskan perkembangan sertifikasi lahan di Indonesia, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan kepada pihak Kanwil atau BPN sampai pada tingkat daerah dan juga Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada rakyat penerimaan sertifikat.
"Jadi saya tegaskan, bagi Kanwil atau pihak BPN sampai tingkat daerah, yang tidak bisa merampungkan dan tidak bisa menyelesaikan yang kita targetkan akan saya ganti," tegasnya. Kepada masyarakat, saya berpesan, gunakanlah sertifikat ini dengan sebaik-baiknya. Sertifikatnya difotocopy, aslinya di simpan baik-baik, jangan sampai hilang,"pesan Presiden Jokowi.
Sementara itu, dalam pantuan www.radarnusantara.com, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4000 orang. Hadir dalam acara tersebut diantaranya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dr.Moeldoko,S.IP. Menteri PUPR Dr.Ir.Mochamad Basoeki Hadimoeljono,M.Sc,Ph.D. Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji,SH,M.Hum. Kapolda Kalbar, Irjen Polisi Didi Haryono, S.H,M.H. Ka.Kanwil dan Kepala BPN se Provinsi Kalimantan Barat. Tokoh Masyarakat. Tokoh Agama. Dan perwakilan masyarakat pemegang sertifikat dari 14 Kabupaten/Kota yang ada se-Kalimantan Barat. (Adrian).
Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada Masyarakat di Rumah Radakng Pontianak, Kalbar, Kamis (5/9/2019), pukul 13.15 - 14.14 WIB.
Sebanyak 3000 Sertifikat tanah dibagikan oleh Presiden Jokowi secara simbolis kepada 14 orang perwakilan masyarakat dari Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun 14 nama perwakilan masyarakat penerima sertifikat secara simbolis oleh Presiden Ir.H.Joko Widodo yaitu Ahmad, dari Pontianak. Jalani, tidak bekerja, Kabupaten Mempawah. Slamet, petani pekebun, Kota Singkawang. Adriana, wiraswasta, Kabupaten Sambas. Dwi Sarkita, Ibu rumah tangga, Kabupaten Bengkayang. Damianus Aci, Petani pekebun, kabupaten Landak. Hianus Pepe, petani pekebun, Kabupaten Sanggau. Abdul Hamid, wiraswasta, Kabupaten Sekadau. Ajang Paulus, wiraswasta, Kabupaten Sintang. Rajimin, wiraswasta, Kabupaten Melawi. Helena, ibu rumah tangga, Kabupaten Kapuas Hulu. Hetni Tanamal, petani pekebun, Kabupaten Ketapang. Hasanan, karyawan honorer, Kabupaten Kayong Utara. Jesima, ibu rumah tangga Kabupaten Kubu Raya.
Menteri Menteri Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dr.Sofyan A.Djalil,SH,M.ALD, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tanah kepada Rakyat Kalimantan Barat oleh Presiden Ir.H.Joko Widodo tersebut sebanyak 3000 sertifikat.
"Hari ini 3.000 sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat Kalimantan Barat, penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bapak Presiden kepada 14 perwakilan masyarakat," kata Sofyan.
Dalam laporannya, Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa sertifikat di seluruh Indonesia harusnya 126 juta yang di pegang Rakyat. Tetapi pada tahun 2015, baru 46 juta yang diterima Rakyat, jadi yang belum pegang sertifikat itu ada 80 juga bidang yang mestinya harus pegang sertifikat. Dari jumlah tersebut, menurut Sofyan, sudah 50 persen yang sudah diselesaikan, sementara 50 persennya, penyelesaiannya ditargetkan pada tahun 2025.
"50 persen yang belum selesai, penyelesaiannya kita targetkan tahun 2025,"ungkap Menteri Sofyan.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi kembali menjelaskan terkait perkembangan sertifikasi lahan di Indonesia yang seharusnya di pegang oleh Rakyat. Dimana tahun tahun sebelumnya, Presiden Jokowi menilai bahwa jumlah sertifikat untuk Rakyat jumlahnya kecil.
"Perlu saya sampaikan, sertifikat di seluruh Indonesia harusnya 126 juta yang di pegang Rakyat. Tetapi pada tahun 2015, baru 46 juta yang diterima Rakyat, jadi yang belum pegang sertifikat itu ada 80 juga bidang yang mestinya harus pegang sertifikat,"ungkap Presiden Jokowi. Setahun produksi sertifikat kita 500 ribu, sebelumnya dulu. Berarti kalau 80 juta, bapak ibu nunggu sertifikatnya berapa ? 160 tahun, mau ? Siapa yang mau nunggu sertifikat 160 tahun, yang mau sini maju saya beri sepeda,"kata Presiden Jokowi.
Lanjut Presiden, ada yang mau nunggu 160 tahun, inilah yang ingin kita selesaikan. Sehingga 2015 akhir, 2016 saya perintahkan kepada Pak Menteri BPN, 2017 keluar 5 juta lebih. 2018 saya minta 7 juta, nyatanya bisa, 2019 saya minta 9 juta sertifikat, nyatanya bisa juga,"jelas Presiden Jokowi. Dan 50 persen yang belum selesai, seperti yang disampaikan Menteri BPN, kita targetkan, tahun 2025 sudah selesai,"tegasnya.
Selain menjelaskan perkembangan sertifikasi lahan di Indonesia, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan kepada pihak Kanwil atau BPN sampai pada tingkat daerah dan juga Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada rakyat penerimaan sertifikat.
"Jadi saya tegaskan, bagi Kanwil atau pihak BPN sampai tingkat daerah, yang tidak bisa merampungkan dan tidak bisa menyelesaikan yang kita targetkan akan saya ganti," tegasnya. Kepada masyarakat, saya berpesan, gunakanlah sertifikat ini dengan sebaik-baiknya. Sertifikatnya difotocopy, aslinya di simpan baik-baik, jangan sampai hilang,"pesan Presiden Jokowi.
Sementara itu, dalam pantuan www.radarnusantara.com, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4000 orang. Hadir dalam acara tersebut diantaranya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dr.Moeldoko,S.IP. Menteri PUPR Dr.Ir.Mochamad Basoeki Hadimoeljono,M.Sc,Ph.D. Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji,SH,M.Hum. Kapolda Kalbar, Irjen Polisi Didi Haryono, S.H,M.H. Ka.Kanwil dan Kepala BPN se Provinsi Kalimantan Barat. Tokoh Masyarakat. Tokoh Agama. Dan perwakilan masyarakat pemegang sertifikat dari 14 Kabupaten/Kota yang ada se-Kalimantan Barat. (Adrian).
COMMENTS