FPRK Ragukan Kejari Berantas Korupsi di Ketapang

Pontianak (Kalbar), RN Ketua Fron Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), meragukan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang dalam pemberant...

Pontianak (Kalbar), RN

Ketua Fron Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), meragukan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang dalam pemberantasan kasus korupsi yang ada di wilayah hukum Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

"Penanganan kasus korupsi jalan Usaha Tani tahun 2017, lambat,"tandas Isa Ansari.

Menurut Ketua FPRK, Apalagi tersangkanya hanya satu dari 45 anggota DPRD dalam kasus tersebut maka, kinerja Kejari Ketapang pantas diragukan. Pasalnya satu orang tersangka baru yaitu Ketua DPRD Kabupaten Ketapang sudah jelas-jelas menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi itu.

"Kasus korupsi Jalan Usaha Tani Proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD Ketapang harus benar- benar diproses, apalagi nama yang terlibat sudah di sebutkan oleh Ketua DPRD Ketapang,"ungkapnya, Senin (7/10/2019) siang, pukul 13.00 WIB.

Terhadap kasus Korupsi Jalan Usaha Tani tahun 2017 yang berasal dari pokok pikiran (Pokir) atau dana aspirasi DPRD Kabupaten Ketapang dan dugaan Korupsi lainnya, Ketua FPRK meminta kepada Kejari Ketapang bekerja secara Profesional dan serius dalam melakukan proses penegakan hukum.

"Saya berharap ada tindakan tegas dalam penegakan hukum kepada siapa saja jangan hanya kepada pencuri telur saja hukumannya di beratkan.

Namun bagi pelaku korupsi hukuman ringan, menjalankan hukum jangan seperti menggunakan pisau, sehingga hukumnya tajam kebawah tumpul keatas,"sindirnya. Saya minta dengan tegas, agar pihak Kejaksaan Negeri Ketapang memeriksa pihak lainnya seperti yang sudah disebutkan Ketua DPRD, dengan mengedepankan   tranparansi kepada publik dan masayarakat ketapang,"katanya.

Bukan hanya kepada Kejari Ketapang, Ketua FPRK juga berharap kepada Kejagung respon terhadap penanganan kasus korupsi Jalan Usaha Tani (JUT) tahun 2017 di Ketapang yang tersangkanya baru satu orang yaitu  Ketua DPRD Ketapang.

"Dalam hal ini, beberapa waktu lalu kami juga sudah membuat laporan ke Kejagung RI, meminta kepada Kejagung apabila kinerja Kejati tidak jelas maka Kejagung lah yang ambil alih perkara ini,"pungkasnya. 

(Tim /Adrian).