Karyawan PT. MAP Minta Bantuan Hukum dengan LBH PERMADIN Kotim

SAMPIT-RN Enam orang Karyawan PT. Mualia Agro Permai (PT.MAP) Barat berinisial Edy,Wah,Rin,Nur,Kas, dan Har,  merasa kecewa lantaran tert...

Jalan Rusak Makan Korban, DPRD Akan Rapat dan Koordinasi Pemda Kotim

Prioritaskan Pembangunan Sesuaikan dengan Kebutuhan Masyarakat

Ketua DPRD Kotim Minta PLN aliri Listrik Sampai ke Polosok desa di Kotim

SAMPIT-RN

Enam orang Karyawan PT. Mualia Agro Permai (PT.MAP) Barat berinisial Edy,Wah,Rin,Nur,Kas, dan Har,  merasa kecewa lantaran tertekan dan di intimidasi serta di ancaman akan diproses secara hukum  oleh pihak manajemen perusahan dengan dibantu oknum Brimob  terkait dengan hasil tes urine yang dilakukan di perusahaan itu terhadap Karyawan dilingkungan PT. MAP.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan radarnusantara.com, saat mereka (Red) berada di Kantor  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pengecara Muda Indonesia disingkat LBH PERMADIN  Jalan Tjilik Riwut Km 8 Sampit, Rabu 09 Oktober 2019.

Kehadiran mereka ke Kantor LBH Permadin adalah untuk meminta bantuan hukum untuk mencari keadilan yang hakiki, terkait kasus yang disangkakan terhadap mereka dan juga untuk menuntut hak atau jasa mereka yang terkesan dihilangkan pihak manajemen perusahaan nakal ini secara sepihak.

Dihadapan Pengurus dan wartawan ini mereka memaparkan semua koronologis yang mereka alami terkait permasalahan ini, diceritakan mereka bahwa awalnya mereka secara mendadak dipanggil pihak manajemen perusahaan untuk datang ke Kantor guna melakukan pemeriksaan/ tes urine, hasilnya saat itu belum diumumkan, setelah itu mereka kembali melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa.

Diperkirakan kurang lebih setengah bulan tiba-tiba mereka dipanggil kembali oleh pihak manajemen perusahaan untuk datang ke kantor, mereka kaget setelah mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan yang dibantu oleh dua oknum Brimob menyampaikan hasil tes urine yang mereka jalani setengah bulan yang lalu ternyata dinyatakan positif.

Pada waktu itu mereka ditawarkan oleh pihak manajemen perusahaan yang dibantu oleh oknum Brimob   bahwa ada dua pilihan atau dua opsi kepada keenam karyawan ini yang isinya sebagai berikut :

1. Apakah  mau diproses secara  hukum dengan ancaman penjara sekian tahun baik yang diucapkan Manajemen perusahaan  maupun oleh oknum Brimob  itu terkait dengan hasil tes orin tersebut atau

2. Apakah mereka  harus mengundurkan diri tanpa pesangon, dan tidak diproses secara hukum.

“ Kami sangat kaget pak, dan merasa ketakutan mendengar penjelasan itu, apalagi saat kami berada dikantor itu kedua oknum brimob itu siaga berseragam  dan bersejata lengkap ala mau perang atau mengawal tawanan kasus berat,” Ujar salah satu dari mereka dan di iyakan oleh yang lain.

“Setelah ditawarka dua opsi itu spontanitas saja kami memilih opsi yang kedua pak, karena ketakutan terlebih adanya intimidasi dari kedua oknum itu, kami seakan-akan sudah dijadikan sebagai tersangka dengan cara mereka mengintrogasi kami, mengenai kebenaran hasil tes orin tersebut kami sanksikan kami tidak yakin dan itu menurut kami ada rekayasa sebagai modus operandi untuk mengkriminal kami,” Ucap mereka.

“ Tidak ada toleransi kepada kami untuk berpikir lebih dahulu untuk mengambil kesimpulan atau keputusan, karena kami sudah disodorkan format pengunduran diri yang sudah disiapkan pihak perusahaan terlebih dahulu, seakan-akan pengunduran diri itu atas kesadaran dan kemauan kami sendiri, bahkan kami tidak diberikan waktu untuk membaca apa sesungguhnya isi dari pada surat yang kami tanda tangani itu, yang intinya mungkin sangat merugikan kami,” Keluh mereka.

Menanggapi permasalahan itu Tim dari Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pengecara Muda Indonesia (LBH Permadin) Kotim rencananya  akan melakukan kroscek terhadap kebenaran informasi dan laporan dari keenam karyawan PT. MAP  ini, apabila terbukti kasus ini sebagai modus untuk mengkriminlisasi dengan tujuan barter kasus maka kasus ini akan kami  diusut sampai tuntas biar ada kejelasan hukum bahwa supermasi hukum dinegeri ini benar-benar harus ditegakan.

Sampai berita ini kami naikan pihak manajemen perusahaan PT. MAP belum bisa dikonfirmasi, upaya untuk konfirmasi selalu kami lakukan agar ada krarifikasi dari pihak PT. MAP pada edisi pemberitaan edisi yang akan datang. 

* Misnato