DPRD Kota Bekasi Tidak Sepakat terkait Pengurangan Honor Insentif RT RW

BEKASI, RN- Rencana pengurangan honor Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) oleh Wali Kota Bekasi menjadi perhatian khusus ...

Polres Metro Bekasi kota menangkap Tersangka Penagih Utang Dengan Penganiayaan

Polres Metro Bekasi Kota menyiagakan sejumlah anggotanya

Polres Metro Bekasi Kota Mengeluarkan Rilis Pencurian Selama Musim PSBB

BEKASI, RN- Rencana pengurangan honor Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) oleh Wali Kota Bekasi menjadi perhatian khusus di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi.

Tim Banggar terus memperjuangkan honor secara utuh masuk dalam perencanaan anggaran belanja pegawai tahun 2020 mendatang.

"Kami dari tim Banggar berharap agar Pemkot Bekasi tetap memberikan hak RT dan RW yang sudah berjalan selama ini," ujar Tanjung kepada Awak Media, disela-sela break pembahasan anggaran di Ruang Rapat DPRD Kota Bekasi, Senin (25/11/2019).

Lanjut dia, dana kemasyarakatan itu harus tetap diberikan seperti semula yakni Rp1,5 juta untuk honor RT dan RW sebesar Rp1,750 juta.

"Walaupun dari OPD telah mengajukan bantuan operasional itu turun menjadi Rp5 juta pertahun untuk RT dan RW mencapai Rp7,5 juta pertahun," kata politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, honor insentif ini merupakan janji Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat kampanye. Namun ditengah jalan honor tersebut ingin dipangkas.

"Kan kasihan masyarakat. Jadi walaupun mereka ganti namanya bukan honor, yang penting operasional harus bisa mencukupi kebutuhan pada saat melayani masyarakat," ujarTanjung.

Senada dengan Tanjung, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi, Alimudin sepakat memperjuagkan hak-hak RT dan RW yang sudah menjadi bagian dari janji politik Wali Kota Bekasi.

"Kewajiban kami selaku wakil rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan mengembalikan juga dana mereka sehingga alokasi-aloksi dana yang tahun kemarin akan diperjuagkan di tahun 2020," kata Alimudin.

Setidaknya, lanjut dia, honor insentif harus ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, ketika honor tersebut dipangkas maka akan mempengaruhi produktifitas kerja RT dan RW. Karena RT dan RW bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau dilihat dari kerja mereka sangat all out.

"Sehingga harus ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk memberikan honor atau insentif RT dan RW. Ini merupakan tugas pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, tugas dan fungsi RT dan RW sangat berperan untuk membantu pelayanan ditingkat kelutahan hingga kecamatan. Karena RT dan RW merupakan kepanjangtanganan juga Pemkot Bekasi.

"Mereka bekerja 24 jam, jadi harus diberikan penghargaan dari pemerintah daerah," ujar Alimudin.(@nt)