“78 NARAPIDANA DAPAT REMISI NATAL”

Nunukan,Radar Nusantara Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sei Jepun,Kecamatan Nunukan Selatan,Kabupaten Nunukan,Kalimantan Utara(Kaltara)mem...

“BP3TKI BERSAMA TIM GABUNGAN, ADAKAN OPERASI PENCEGAHAN TKI NON PROSEDURAL”

SEKDA BERHARAP,“TIDAK BERLEBIHAN PERAYAAN MALAM PERGANTIAN TAHUN”

KEMENAG MENGHIMBAU KURANGI BERPESTA PORA, DIMALAM PERGANTIAN TAHUN

Nunukan,Radar Nusantara
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sei Jepun,Kecamatan Nunukan Selatan,Kabupaten Nunukan,Kalimantan Utara(Kaltara)memberikan remisi terhadap sedikitnya 78 narapidana(Napi)yang beragama  Nasrani pada Natal(25/12/2019).“Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lapas(Kalapas)Nunukan“Pujiono Slamet”kepada wartawan dinunukan.”

Menurut Pujiono Slamet bahwa,“para Narapidana(Napi)diberikan remisi karena telah memenuhi syarat,dimana pengurangan masa pidana berupa remisi khusus ini diberikan kepada narapidana beragama Kristen,yang telah menjalani pidana enam bulan,berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas Nunukan.”

Lebih lanjut menurut Kalapas Nunukan bahwa,“Ada 116 orang Narapina Nasrani masing-masing adalah 42 dari Katolik dan 74 orang dari  Protestan yang telah menghuni Lapas nunukan dan kita berikan ke 78 napi yang memenuhi syarat tersebut,dan harapan kita semoga dengan remisi menjadikan mereka semakin baik,cepat berintegrasi dengan masyarakat,"ujarnya.

Masih menurut Pujiono Slamet(Kalapas Nunukan Red)bahwa,“Dari 78 napi nasrani, yang mendapatkan remisi RK I pidana umum sebanyak 46 orang dan PP 99 sebanyak 32 orang,hal ini berdasarkan pada SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor PAS:1446.PK.01.01.02 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019."Ada 5 orang yang mendapat remisi 2 bulan, sebanyak 15 orang yang mendapat remisi natal 1 bulan 15 hari, dan sebanyak 58 orang mendapat remisi 1 bulan,”jelasnya.

“Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama: serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.”/Rdm