KASEK SDN 112280 AEK KANOPAN ABAIKAN SURAT LSM OMCI LALU DI SOMASI

LABURA, RN Lembaga Swadaya Masyarakat Obor Monitoring Citra Independen (LSM OMCI) wilayah Sumut layangkan surat somasi terhadap SDN 112280 ...

LABURA, RN
Lembaga Swadaya Masyarakat Obor Monitoring Citra Independen (LSM OMCI) wilayah Sumut layangkan surat somasi terhadap SDN 112280 Aek Konopan  Kabupaten Labuhanbatu Utara  Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tgl 04/12/19 nomor 0015/SOM-OMCI/Xll/2019

Pasalnya LSM OMCI wilayah Sumut  Syamsuddin S telah menyurati SDN 112280 Aek Kanopan Kab Labuhanbatu Utara  Provinsi Sumatera Utara tertanggal 08/10/19 nomor 103/PN/LSM-OMCI/JKT/X/2019 perihal : Klarifikasi tentang dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana bos yang diterima oleh Ibu Siti Nurbaya selaku kepala sekolah  tanggal 05/11/19 yang lalu sampai surat somasi di layangkan   belum ada jawaban dari pihak sekolah .

Lanjut Syamsuddin S menilai berdasarkan laporan rekapitulasi penggunaan dana bos per komponen yang di onlinekan ke mentrian pendidikan dan kebudayaan di Jakarta oleh kepala sekolah SDN 112280 Aek Kanopan  diduga terlalu banyak unsur rekayasa sehingga tidak tepat sasaran penggunaan nya  , maka Syamsuddin menilai untuk menindak lanjuti suratnya sampai ke ranah hukum, perlu  epek jera terhadap kepala sekolah yang lain.

Juga Syamsuddin menilai dari beberapa  kepala sekolah merasa sudah di periksa oleh Inspektorat tidak ada lagi kesalahan nya dan LSM / Pers tidak ada hak untuk crosscek lapangan,  sementara Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2008  tentang tata cara peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan Peraturan Pemerintah RI No 68 tahun 1999 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek KKN, dalam bentuk memberikan informasi, hak yang sama yang adil dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, disidang pengadilan  sebagai saksi pelapor saksi ahli, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Seharusnya  Dinas pendidikan Kab Labuhanbatu Utara sebagai pengawasan yang melekat terhadap penggunaan dana bos pada sekolah , dinas pendidikan dinilai  bekerja tidak  profesional  dan di nilai sudah dapat fee dari kepala sekolah terangnya

S,Str