Nagari Sarilamak Akui Pungli PTSL Berdasarkan Pernag, Diduga Kangkangi Program Gratis Pressiden Ri

Limapuluhkota-RN Program Tanah Sistem Lengkap (PTSL) ini sudah lama dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke 7 Ir. Jokowi Dodo ...

Limapuluhkota-RN
Program Tanah Sistem Lengkap (PTSL) ini sudah lama dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke 7 Ir. Jokowi Dodo sejak priode pertama sampaik sekarang. Dan sudah mengratiskan masyarakat tanpa pungut biaya untuk sertifikat PTSL dan suadah ribuan sertifikat yang dibagikan melalui Kementerian Badan Pertanahan Nasional / Agraria Tata Ruang (BPN /ATR).

Namun sangat disayangkan pada Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat, nagari ini menghalalkan pungutan liar (pungli) bagi setiap warga yang hendak mengajukan sertifikat PTSL kepeada Nagari Sarilamak dikenakan biaya adm Rp. 500.000. perkepala yang masuk dalam program kouta PTSL.

RN mengkomfirmsi Walinagari Sarilamak Oly Wijaya, via phonselnya 081310366xxx namun telp. tersebut tidak tersambung. RN mengkomfirmasi kembali petugas walinagari yang sering disapa oleh warga Man (03/12/19) ia mengatakan kepada RN kami memungut biaya PTSL berdasarkan Peraturan Nagari No. 6 Tahun 2019.

Directur Advokasi LBH Peduli Keadilan Nasioanal Marjuddin Nazwar, SH mengatakan kepada RN (04/12/19), bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum nagari sarilak sudah bertentangan dengan nawacita program presiden Ir. Jokowido dan mengkangkangi program kerakyatan presiden.

Hal ini dari sudut aspek hokumnya sudah masuk unsur kategori pungutan liar (pungli) sebagaimana yang telah diterbitkan Peraturan Presiden Ri No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas saber Pungli Hukum itu tidak melihat dari peraturan bawah hilarkinya hokum itu harus berpedoman pada hokum tertinggi bukan peraturan walinagari, ini modus cari keuntungan oknum nagari memamfaatkan stuasi dan kondisi sehingga melahirkan Pernag tersebut terkesan permainan hokum yang diterbitkan oleh nagari seolah – olah masayarakat  sudah dilandasi oleh nagari. Terang Marjuddin.
Red/Tim